TheJatim.com – Kebijakan pendidikan nasional kembali menuai kritik tajam dari masyarakat. Dalam masa reses DPRD Kota Surabaya, keluhan warga mengerucut pada satu persoalan utama, yakni aturan masuk sekolah negeri yang dinilai terus berubah dan minim kepastian.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, saat reses di Balai RW 7, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Senin (9/2/2026).
Nurhayati, warga RW 7, menyebut orang tua kini tidak lagi sibuk mendampingi anak belajar, melainkan sibuk menebak-nebak kebijakan pemerintah. Menurutnya, hampir setiap tahun muncul aturan baru yang mengubah mekanisme masuk SMP dan SMA negeri.
“Setiap tahun berubah. Orang tua jadi bingung. Sekarang ada TKA, besok entah apa lagi. Anak-anak ini dijadikan kelinci percobaan kebijakan,” ujar Nurhayati dengan nada kecewa.
Ia menilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi contoh nyata kebijakan yang belum matang. Meski awalnya disebut tidak wajib, dalam praktiknya hampir semua sekolah mewajibkan siswa mengikuti tes tersebut, tanpa penjelasan jelas mengenai bobot penilaian.
Kebingungan semakin parah karena guru pun tidak memiliki informasi utuh. Apakah penerimaan siswa akan tetap berbasis zonasi, nilai TKA, nilai rapor, atau kombinasi semuanya, hingga kini belum ada kejelasan.
“Guru bingung, orang tua bingung, anak makin stres. Kalau kebijakan belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Selain TKA, Nurhayati juga mengkritik sistem zonasi yang dianggap mengabaikan prestasi akademik. Ia mencontohkan banyak siswa dengan nilai tinggi gagal masuk sekolah negeri hanya karena jarak rumah.
“Nilai tinggi tidak berlaku. Anak sudah berusaha, belajar keras, tapi tetap kalah jarak. Ini tidak adil,” katanya.
Menanggapi kritik tersebut, Imam Syafi’i tidak menampik bahwa kebijakan TKA merupakan program pemerintah pusat. Namun, ia mengakui implementasinya di lapangan menyisakan banyak persoalan, terutama di Surabaya.
“Faktanya, nilai TKA pelajar Surabaya kemarin kurang bagus. Banyak materi yang diujikan belum diajarkan. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan,” kata Imam.
Mantan jurnalis itu memastikan DPRD Surabaya akan meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perbaikan teknis. Menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya memberi kepastian, bukan kecemasan.
Sebagai langkah jangka pendek, Imam mendorong adanya program pendampingan belajar seperti Sinau Bareng di tingkat RW, khusus bagi siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP. Program ini diharapkan bisa menutup ketimpangan antara kebijakan dan kesiapan siswa.
“Kalau TKA mau dijadikan penentu, maka negara wajib menyiapkan anak-anaknya. Jangan malah membuat mereka tertinggal,” ujar Politisi Partai Nasdem itu.
Imam juga menegaskan bahwa keluhan serupa tidak hanya muncul di Bubutan, tetapi juga di wilayah lain Surabaya. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan bukan bersifat lokal, melainkan sistemik.
