TheJatim.com – Sebanyak 197.594 kepala keluarga (KK) di Kota Surabaya tercatat belum ditemukan dalam pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga akhir Januari 2026. Angka itu terungkap dari total 1.026.192 KK yang ada di Surabaya dan kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengatakan temuan tersebut berpotensi berdampak langsung pada ketepatan sasaran program bantuan sosial pemerintah. Data yang belum sinkron bisa membuat warga yang berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat.
“Per akhir Januari, masih terdapat sekitar 197.594 KK yang tidak ditemukan dari total 1.026.192 KK di Surabaya,” ujar Yona saat reses di wilayah Kuwukan, Lontar, Rabu (11/2/2026).
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menjelaskan, lebih dari 100 ribu KK yang belum terdata diduga berkaitan dengan perpindahan penduduk antar kecamatan tanpa melakukan konfirmasi alamat baru. Mobilitas warga yang tinggi di kota besar seperti Surabaya dinilai menjadi salah satu faktor utama persoalan ini.
Menurutnya, perpindahan alamat tanpa pelaporan resmi membuat data administrasi tidak segera diperbarui. Akibatnya, sistem pendataan sosial kesulitan memverifikasi keberadaan warga secara akurat.
“Lebih dari 100.000 KK diduga karena terjadi migrasi lintas kecamatan di Surabaya dan tidak melakukan konfirmasi perpindahan alamat tempat tinggal,” jelas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Cak Yebe menegaskan bahwa pembaruan data sosial ekonomi bukan sekadar urusan administratif. Data yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan bantuan sosial, perlindungan sosial, hingga program pengentasan kemiskinan di tingkat kota.
Tanpa basis data yang presisi, risiko salah sasaran semakin besar. Di satu sisi, ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun terlewat. Di sisi lain, potensi ketidaktepatan distribusi bantuan juga bisa terjadi.
“Kami ingin data ini benar-benar akurat supaya tidak ada warga yang tertinggal dari program sosial,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pemutakhiran data DTSEN. Partisipasi warga dinilai penting untuk mempercepat proses verifikasi di lapangan.
“Saya menghimbau kepada warga untuk turut aktif menyampaikan kepada keluarga dan tetangganya, apabila ada yang belum disurvei oleh surveyor agar segera mengonfirmasi kepada ketua RT setempat,” katanya.
DPRD berharap sinergi antara pemerintah kota, perangkat wilayah, dan masyarakat dapat mempercepat penyempurnaan data DTSEN di Surabaya. Dengan data yang lebih rapi dan mutakhir, program sosial diharapkan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
