TheJatim.com – Pemerintah memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi ratusan penjamah makanan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap aman, sehat, dan memenuhi standar gizi nasional.
Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan selama dua hari pada 7–8 Maret 2026 di dua lokasi berbeda, yakni Hotel Aston Jember dan Hotel Java Lotus Jember. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda serentak yang digelar di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan pemenuhan gizi nasional, terutama melalui peningkatan kapasitas para penjamah makanan yang terlibat langsung dalam operasional dapur program MBG.
“Bimbingan teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” ujar Sony dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026).
Setiap hari, kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang berasal dari berbagai unsur pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka terdiri dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak yang bertugas menyiapkan makanan bagi penerima manfaat program.
Menurut Sony, Program MBG terus berkembang pesat dengan dukungan masyarakat yang semakin luas. Hingga saat ini, lebih dari 25 ribu dapur SPPG telah berdiri di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas layanan pemenuhan gizi nasional.
Keberadaan dapur tersebut menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan di berbagai wilayah. Karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan. Proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian juga harus mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.
“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya,” jelas Suardi.
Ia menambahkan, pelatihan ini bertujuan memastikan setiap pengelola dapur memahami prosedur keamanan pangan mulai dari tahap penerimaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Di sisi lain, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, menuturkan bahwa kegiatan tersebut juga mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. Sertifikasi tersebut menjadi indikator penting bahwa dapur telah memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun mekanisme pendampingan agar standar higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan secara konsisten di dapur SPPG,” ujarnya.
Pemerintah menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur program MBG sangat penting, mengingat dapur-dapur tersebut menjadi garda terdepan dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap seluruh pengelola dapur mampu menerapkan standar keamanan pangan secara menyeluruh dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pengelola dapur juga dinilai menjadi kunci keberhasilan program pemenuhan gizi nasional.
Dengan standar keamanan pangan yang terjaga, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memperluas akses makanan bergizi, tetapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar aman dan sehat bagi masyarakat.
