TheJatim.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang seharusnya menjadi momentum refleksi kemanusiaan dan kedamaian, publik justru kembali dihadapkan pada kabar kekerasan terhadap aktivis. Penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memicu kecaman luas dari kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Daerah Jawa Timur menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika kekerasan digunakan untuk membungkam suara kritis masyarakat.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar kejahatan. Ini adalah bentuk teror terhadap aktivisme, serangan terhadap kebebasan berpendapat, dan ancaman nyata terhadap demokrasi,” kata Deni dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (13/3/2026).
Desak Polisi Tangkap Pelaku
BEM Nusantara Jawa Timur mendesak Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polda setempat untuk segera menangkap dan mengusut tuntas pelaku penyiraman air keras tersebut.
Menurut mereka, lambannya pengungkapan kasus kekerasan terhadap aktivis berpotensi memperburuk iklim demokrasi. Jika pelaku tidak segera ditangkap, tindakan serupa dikhawatirkan akan terus berulang.
Kasus kekerasan terhadap aktivis bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan organisasi hak asasi manusia menunjukkan masih adanya intimidasi, kriminalisasi, hingga serangan fisik terhadap pembela hak sipil dan demokrasi di Indonesia.
BEM Nusantara Jawa Timur juga menyatakan dukungannya kepada organisasi masyarakat sipil seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang selama ini mendorong pengusutan berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis.
Soroti Militerisasi Ruang Sipil
Selain menyoroti kasus kekerasan tersebut, BEM Nusantara Jawa Timur juga mengkritik kecenderungan menguatnya militerisasi dalam ruang sipil yang dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Mahasiswa menilai sejarah Reformasi 1998 telah memberikan pelajaran penting bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat ketika militer berada dalam koridor profesionalnya sebagai alat pertahanan negara.
Karena itu, BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan seruan tegas kepada negara untuk mengembalikan TNI ke barak dan menjaga supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
“Militer harus tetap berada pada fungsi pertahanan negara. Demokrasi tidak boleh mundur ke masa lalu,” ujar Deni.
Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Mabes Polri untuk segera menginstruksikan jajaran kepolisian daerah menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Kedua, meminta Panglima TNI bersama jajaran komando wilayah melakukan evaluasi agar aparat militer dapat menjaga hubungan yang adil dan beradab dengan masyarakat sipil.
Ketiga, menegaskan bahwa TNI harus kembali fokus pada fungsi pertahanan negara dan tidak masuk ke ruang sipil dalam bentuk apa pun.
Keempat, mahasiswa juga memperingatkan bahwa apabila tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil terus terjadi, gelombang aksi demonstrasi dapat meluas hingga menuntut pertanggungjawaban pimpinan militer di daerah.
Kelima, BEM Nusantara Jawa Timur mendesak Kapolri untuk meninjau kembali Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 yang dinilai membatasi ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di lingkungan militer.
Mahasiswa Siap Kawal Demokrasi
BEM Nusantara Jawa Timur menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berada di garis depan bersama masyarakat untuk menjaga demokrasi dan melawan ketidakadilan.
Menurut mereka, kekerasan terhadap aktivis tidak boleh dibiarkan menjadi hal biasa. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum dan memastikan setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
“Jika negara gagal menjamin keadilan, maka suara perlawanan dari mahasiswa dan rakyat akan semakin besar,” tegas Deni.
Momentum Hari Raya Idul Fitri, kata dia, seharusnya menjadi saat yang tepat bagi negara untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.
