TheJatim.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur membuka ruang kolaborasi dengan kalangan mahasiswa untuk merespons meningkatnya kerusakan lingkungan di wilayah ini. Audiensi bersama Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur, Selasa (21/4/2026), menjadi titik awal penguatan sinergi lintas sektor yang dinilai mendesak.
Kepala DLH Jatim, Nurkholis, menegaskan bahwa tantangan lingkungan di Jawa Timur tidak lagi bisa ditangani secara parsial. Mulai dari pencemaran air dan udara, degradasi lahan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa.
“Peran mahasiswa penting, terutama dalam membangun kesadaran publik dan memperluas gerakan penghijauan,” kata Nurkholis.
Ia menyebut, partisipasi generasi muda dapat mempercepat perubahan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan yang selama ini kerap terabaikan.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, tren penurunan kualitas lingkungan di sejumlah daerah di Jawa Timur masih terjadi, terutama di kawasan industri dan daerah penyangga tambang. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berdampak langsung pada ekosistem.
Sorotan tajam datang dari PKC PMII Jawa Timur. Wakil Ketua V Bidang Lingkungan Hidup dan Agraria/Ketahanan Pangan, Ahmad Wafa Amrillah, mengungkapkan bahwa persoalan ekologis di Jawa Timur semakin kompleks dari tahun ke tahun. Ia menyinggung maraknya tambang ilegal, termasuk di Mojokerto, yang berpotensi merusak bentang alam serta mengancam keberlanjutan lingkungan.
“Kerusakan lingkungan tidak hanya soal pencemaran, tapi juga soal tata kelola yang belum maksimal. Aktivitas tambang ilegal masih menjadi ancaman serius,” ujarnya.
PMII, lanjut Wafa, akan menggerakkan konsolidasi dari tingkat bawah. Mulai dari rayon hingga cabang, setiap struktur organisasi didorong untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan spesifik di wilayah masing-masing. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena berbasis kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi kebijakan.
Ketua PKC PMII Jawa Timur, Mohammad Ivan Akiedozawa, menambahkan bahwa pihaknya ingin menempatkan diri sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup berhenti pada advokasi, tetapi harus mampu menawarkan solusi konkret.
“PMII ingin hadir dengan pendekatan yang solutif. Kolaborasi ini harus menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar forum diskusi,” kata Edo, sapaan akrabnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Kolaborasi DLH dan PMII ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana. Dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan di Jawa Timur, langkah konkret seperti edukasi publik, pengawasan partisipatif, hingga gerakan penghijauan berbasis komunitas menjadi agenda mendesak yang perlu segera direalisasikan.
