TheJatim.com – Partai politik tidak boleh terus terjebak dalam perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, partai justru dituntut menghadirkan gagasan, pemikiran kritis, serta solusi nyata. Kritik terhadap praktik politik yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi perjuangan itu mengemuka dalam diskusi Sosialisme Islam yang digelar DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11/2026).
Rektor UINSA, Prof. Masdar Hilmy, mengapresiasi langkah PKB Jatim yang menginisiasi diskusi ideologis di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, forum pertukaran gagasan semacam ini semestinya menjadi tradisi utama kampus, bukan justru menjadi inisiatif yang jarang muncul dari partai politik. “Ini sebuah kehormatan kami bisa bekerja sama dengan PKB untuk menyelenggarakan event yang menurut saya mestinya menjadi jantungnya perguruan tinggi, tapi justru yang punya inisiatif ini adalah PKB,” ungkap Masdar.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Bagong Suyanto, Dr. Listiyono Santoso, dan Moh. Aslim Akmar. Pesertanya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis, pegiat literasi, organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMNI, IPNU-IPPNU, IPM, kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga dosen.
Keberagaman peserta menjadi bagian penting dari upaya membangun dialog lintas kelompok. Sebab, pembahasan mengenai Sosialisme Islam tidak cukup berhenti pada perdebatan ideologi, tetapi juga perlu dikaitkan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan kesejahteraan kelompok rentan.
Tantangan tersebut bukan persoalan abstrak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada September 2025 mencapai sekitar 3,804 juta orang atau 9,30 persen dari total penduduk. Sementara itu, rasio Gini Jawa Timur berada pada angka 0,359. Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda pemerataan kesejahteraan masih membutuhkan perhatian serius, termasuk dari kekuatan politik yang memiliki akses terhadap proses pengambilan kebijakan.
Masdar menilai, pembahasan Sosialisme Islam juga menjadi pembeda dalam ruang diskusi politik. Ia mengaku belum banyak melihat partai politik yang secara serius mengembangkan kajian ideologis dengan mengangkat hubungan antara sosialisme dan nilai-nilai Islam. “Dan saya belum melihat, sependek pengetahuan saya, parpol-parpol lain yang notabene mengklaim sebagai yang sangat sosialis pun ya, itu kayaknya belum pernah. Ya kalau mungkin sosialisme iya, tetapi sosialisme Islam,” ujarnya.
Lebih jauh, Rektor UINSA tersebut mengingatkan agar diskusi ideologis tidak berhenti sebagai kegiatan akademis atau sekadar menghasilkan gagasan yang menarik untuk diperbincangkan. Menurutnya, pemikiran politik harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada dalam posisi ekonomi rentan.
“Jangan sekadar menjadi wacana yang melangit, tapi benar-benar kita bisa breakdown menjadi program-program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemudian mengikis kesenjangan sosial dan ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menjelaskan bahwa diskusi Sosialisme Islam merupakan bagian dari gerakan pembenahan orientasi perjuangan politik yang digulirkan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Ia mengakui, selama ini kehidupan politik kerap terseret pada formalitas, pencitraan, dan kepentingan elektoral, sementara gagasan serta substansi perjuangan justru kurang mendapat perhatian.
“Setelah digulirkannya oleh Ketua Umum DPP PKB tentang kelengahan kita sebagai politisi, kelengahan kita sebagai kader NU, kelengahan kita sebagai anak bangsa yang hidup dalam dunia politik yang ternyata kita selama ini ditipu oleh keadaan, politik isinya hanya kepalsuan dan pencitraan, enggak pernah memikirkan substansi perjuangan,” kata Gus Halim.
Menurut Gus Halim, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi kader PKB untuk mengevaluasi kembali cara berpolitik. Kekuasaan dan kemenangan dalam pemilu, kata dia, tidak seharusnya menjadi tujuan akhir. Politik harus dikembalikan pada fungsi dasarnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan cita-cita kebangsaan dapat diwujudkan melalui kerja nyata.
Ia juga menegaskan bahwa pembenahan orientasi politik diperlukan agar harapan masyarakat terhadap PKB tidak berhenti sebagai slogan. Partai harus membuktikan keberpihakannya melalui gagasan, kebijakan, dan program yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
“Agar apa yang menjadi harapan bangsa dan negara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa hari ini dan masa depan betul-betul bisa diwujudkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa,” pungkasnya.


