Jumat, 20 November 2026
Image Slider

Direksi KBS Terseret Kasus Hukum, Dewas Diminta Jaga Operasional Kebun Binatang

TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah untuk menjaga keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS) di tengah proses hukum yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Kebun Binatang Surabaya diminta mengambil alih sementara tugas pengurusan perusahaan menyusul kekosongan jabatan direksi.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan pengalihan sementara tugas tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya. Ia meminta Dewas bersama seluruh pegawai tetap menjalankan operasional perusahaan sesuai ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP).

“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Jumat (20/11/2026).

Langkah Pemkot Surabaya ini menjadi perhatian karena persoalan hukum yang menimpa pengelola KBS tidak hanya menyangkut tata kelola perusahaan, tetapi juga keberlangsungan pemeliharaan satwa. KBS memiliki tanggung jawab konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi yang tidak boleh terhenti akibat persoalan internal manajemen.

Baca Juga:  Cak Yebe Tegaskan Persatuan Bangsa Lewat Teatrikal Kolosal Hotel Majapahit

Syamsul menegaskan, Dewas dan seluruh pegawai harus tetap menjalankan fungsi masing-masing. Prioritas utama adalah memastikan kebutuhan dasar satwa terpenuhi, mulai dari ketersediaan pakan, kebersihan dan pemeliharaan kandang, kondisi habitat, hingga pelayanan kesehatan secara berkala.

“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegasnya.

Perhatian Pemkot tersebut muncul ketika Kejati Jatim mengumumkan perkembangan besar dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS. Pada Jumat (20/11/2026), Kejati Jatim mengumumkan penetapan empat tersangka baru dalam perkara pengelolaan keuangan perusahaan untuk Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

Keempat tersangka terdiri atas MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES yang merupakan anggota Badan Pengawas, serta MM selaku advokat. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3,27 miliar.

Baca Juga:  Bangunan Tutupi Saluran Air di Tanjungsari, Wali Kota Surabaya Geram

Dalam penyidikan tersebut, Kejati Jatim menduga terdapat penggunaan dana perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga mengungkap dugaan pembuatan dokumen kerja sama dan administrasi fiktif untuk menutupi pengeluaran dana. Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Syamsul menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pemerintah kota menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejati Jatim dan meminta seluruh pihak tetap menghormati proses hukum.

“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Perkembangan perkara ini juga menjadi ujian bagi tata kelola BUMD milik Pemkot Surabaya. Sebab, KBS bukan sekadar destinasi wisata, melainkan lembaga konservasi satwa yang membutuhkan pengawasan dan perawatan setiap hari.

Baca Juga:  DPRD Surabaya Dukung Perlindungan Hukum Juru Parkir dan Digitalisasi Sistem

“Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” tandas Syamsul.

Di sisi lain, KBS memiliki kepentingan publik yang cukup besar. Data Pemkot Surabaya mencatat jumlah pengunjung pada 2025 mencapai sekitar 2,1 juta orang, meningkat dari 1,99 juta pengunjung pada 2024. Angka tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab pengelola dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kesejahteraan satwa.

Pemkot Surabaya kini meminta Dewas dan seluruh pegawai memastikan aktivitas perusahaan tetap berjalan sesuai aturan. Pengelolaan sementara tersebut juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas agar persoalan hukum tidak berkembang menjadi gangguan pelayanan maupun pemeliharaan satwa.

Syamsul kembali menegaskan bahwa pemerintah kota menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan tidak akan mengintervensi penyidikan yang berlangsung di Kejati Jatim.

“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT