TheJatim.com – Gelombang protes atas dugaan teror terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, terus meluas ke daerah. Kali ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya menyatakan sikap tegas dengan mendesak Mabes TNI mengusut tuntas aktor intelektual di balik kasus tersebut.
Aksi kritik ini muncul menyusul dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Peristiwa yang terjadi di Jakarta itu dinilai tidak sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa dampak dari teror tersebut tidak hanya dirasakan di ibu kota, tetapi juga menjalar ke daerah. Ia menyebut efek psikologis yang ditimbulkan berpotensi membungkam gerakan kritis mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai wilayah.
“Kasus ini bukan hanya soal kekerasan terhadap individu, tetapi sinyal bahaya bagi kebebasan berpendapat. Jika tidak diusut sampai ke akar, maka praktik impunitas akan terus berulang,” ujar Ubaidillah, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, Mabes TNI tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum terhadap pelaku lapangan. Ia menilai, tindakan kekerasan terhadap aktivis tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan, dukungan, serta perlindungan dari pihak yang lebih tinggi.
Aliansi BEM Pasuruan Raya pun mendesak transparansi penuh dalam proses penyelidikan. Mereka meminta Panglima TNI untuk membuka secara terang siapa aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.
Lebih lanjut, mahasiswa menilai dugaan keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil melalui pendekatan kekerasan merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Praktik semacam ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menegaskan pemisahan peran militer dan sipil.
Selain itu, mereka juga menyoroti potensi munculnya kembali praktik impunitas jika kasus ini tidak ditangani secara serius. Dalam konteks nasional, sejumlah lembaga pemantau HAM sebelumnya juga mencatat adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap aktivis dan masyarakat sipil, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan, agraria, dan kritik terhadap kebijakan publik.
Aliansi BEM Pasuruan Raya memastikan akan terus melakukan konsolidasi gerakan sebagai bentuk tekanan moral kepada negara. Mereka menegaskan solidaritas terhadap korban dan organisasi masyarakat sipil, sekaligus mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa di daerah tidak akan tinggal diam.
“Negara harus membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima. Jika aktor intelektual tidak diungkap, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh,” tegasnya.
Desakan dari Pasuruan ini menambah panjang daftar tekanan publik terhadap institusi negara untuk menuntaskan kasus kekerasan terhadap aktivis secara transparan dan akuntabel. Mahasiswa menilai, penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi dan melindungi hak asasi manusia.
