TheJatim.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS) dan Aliansi BEM Probolinggo Raya (BEMPRO) menggelar Konsolidasi Akbar Jilid III sekaligus sarasehan politik di Asyiq Cafe, Kota Probolinggo, Minggu (15/3/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Board of Peace dan Bayang-Bayang Perang Dunia III”, sebagai bentuk respons terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi menyeret Indonesia dalam dinamika konflik global.
Kegiatan ini mempertemukan aktivis mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BoP), perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, hingga wacana pengiriman pasukan TNI ke Gaza di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M Ubaidillah Abdi, mengatakan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika arah kebijakan negara dinilai berpotensi memengaruhi kedaulatan nasional.
Menurutnya, dinamika geopolitik global saat ini sedang mengalami perubahan cepat dengan meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan dunia. Dalam kondisi tersebut, langkah diplomasi Indonesia harus benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepentingan nasional.
“Mahasiswa melihat bagaimana peta kekuatan global berubah dan ketegangan semakin meningkat. Jika kebijakan seperti perjanjian dagang dengan Amerika Serikat atau keterlibatan dalam Board of Peace tidak dikaji secara hati-hati, Indonesia berisiko terseret dalam konflik internasional,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Ia menegaskan bahwa narasi perdamaian global tidak boleh menjadi justifikasi bagi kepentingan kekuatan besar yang dapat menggeser prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
“Pemerintah harus tetap berpijak pada amanat konstitusi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi alat geopolitik atau penyedia logistik dalam kepentingan negara besar,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Aliansi BEM Probolinggo Raya, M Robius Zaman. Ia menilai kebijakan global yang diputuskan di tingkat pusat seringkali memiliki implikasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.
Menurutnya, berbagai kerja sama ekonomi internasional berpotensi berdampak pada sektor ketenagakerjaan, pertanian, dan investasi di daerah jika tidak diatur secara adil.
“Kebijakan yang terlihat strategis di tingkat global sering berujung pada tekanan ekonomi di tingkat lokal. Buruh, petani, dan masyarakat kecil bisa menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Robius.
Ia menambahkan, konsolidasi mahasiswa daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa diskursus kebijakan luar negeri tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dari berbagai wilayah.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah pemantik diskusi, yakni Pres Qais Zauqi dan Indra, yang mengulas hubungan antara dinamika geopolitik global dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Diskusi berlangsung terbuka dengan berbagai pandangan kritis dari peserta.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menilai bahwa konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memperluas ketegangan kawasan Timur Tengah. Situasi ini dinilai dapat berdampak pada stabilitas global, termasuk ekonomi dan keamanan kawasan Asia.
Sebagai penutup kegiatan, BEMPAS dan BEMPRO membacakan pernyataan sikap bersama. Dalam dokumen tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Di antaranya mendesak pemerintah untuk mengevaluasi perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, mengkaji ulang posisi Indonesia dalam skema Board of Peace, serta mendorong sikap tegas terhadap berbagai bentuk agresi militer yang terjadi di Timur Tengah.
Aliansi mahasiswa ini juga menyatakan komitmen untuk memperkuat literasi politik di kalangan masyarakat serta terus mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap kepentingan rakyat.
Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa daerah akan terus memperluas jaringan solidaritas dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika aspirasi masyarakat sipil tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
