TheJatim.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, melontarkan kritik keras terhadap validitas data kinerja Pemerintah Kota Surabaya selama setahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Ia menilai, sejumlah data yang dipublikasikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan publik.
Kritik tersebut disampaikan Imam dalam Focus Discussion Group (FGD) bertajuk “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (ForWan) Surabaya di Aria Centra Hotel, Kamis (5/2/2026).
“Kalau data yang disampaikan berbeda dengan kenyataan di lapangan, wajar publik sulit percaya. Padahal data itu sumber utama kebijakan. Kalau sumbernya keliru, kebijakannya juga berisiko keliru,” tegas Imam.
Politisi Partai Nasdem itu menyinggung fenomena masyarakat Surabaya yang kini lebih sering mengadu langsung ke figur tertentu di luar mekanisme formal pemerintahan. Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm serius bagi Pemkot dan DPRD.
“Seharusnya warga datang ke Pemkot atau DPRD. Kalau sekarang sedikit-sedikit larinya ke Cak Ji, berarti ada masalah dalam penyelesaian persoalan di sistem resmi. Ini kritik keras juga untuk kami di DPRD,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi D, Imam menyoroti lemahnya transparansi indikator kinerja utama pemerintah kota. Ia menyebut sejumlah data strategis justru absen dalam paparan kinerja, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“IPM itu indikator pokok. Kalau tidak ditulis, publik patut bertanya, apakah IPM turun? Kalau turun, kenapa tidak disampaikan?” katanya.
Imam juga mengkritik pola komunikasi Pemkot yang dinilainya selektif dalam menyampaikan capaian. Ia mencontohkan indeks integritas dan pemantauan antikorupsi yang gencar dirilis saat nilainya tinggi, namun menghilang dari pemberitaan ketika indeks tersebut menurun.
“Keberhasilan dirilis besar-besaran, tapi ketika indeks turun tidak ada rilis. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” tegasnya.
Ia menilai sikap semacam itu berbahaya karena menutup ruang evaluasi publik. Padahal, menurutnya, pemerintah justru perlu menyampaikan apa yang belum berhasil agar bisa diperbaiki bersama.
Dalam isu stunting, Imam mempertanyakan klaim penurunan angka yang tidak disertai penjelasan metodologis. Ia menegaskan bahwa penurunan data belum tentu berarti keberhasilan kebijakan.
“Penurunan itu karena anaknya sembuh atau karena sudah lewat usia lima tahun dan otomatis keluar dari data? Ini harus dibuka, jangan sekadar klaim,” ujarnya.
Imam juga menyoroti persoalan kebebasan pers di Surabaya. Ia mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap media yang menyajikan kritik berbasis data.
“Kalau ada media menulis kritis lalu ditelepon, disuruh take down, itu pelanggaran serius kebebasan pers. Kritik berbasis data itu vitamin demokrasi,” kata alumni aktivis PMII itu.
Di sektor pendidikan, Imam menyebut kekurangan sekitar 1.800 guru tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pusat. Namun ia menilai Pemkot belum cukup serius menutup celah krusial, terutama kekurangan guru Bimbingan Konseling (BK).
“Bullying itu nyata dan sering terjadi di keluarga miskin. Guru BK itu kebutuhan khusus, tidak bisa diganti program umum tanpa penguatan kapasitas,” ujarnya.
Ia bahkan mencontohkan kasus anak dari keluarga miskin yang berhenti sekolah taman kanak-kanak karena malu menunggak iuran Rp100 ribu per bulan. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa predikat Surabaya sebagai kota ramah anak masih perlu diuji secara jujur.
Pada sektor sosial, Imam menanggapi klaim penurunan jumlah warga miskin. Ia menilai penurunan angka belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
“Bisa jadi bukan orangnya yang sejahtera, tapi datanya yang dicoret,” katanya.
Ia mengkritik penggunaan data tunggal berbasis kriteria BPS yang berpotensi menyingkirkan warga miskin hanya karena persoalan administratif, seperti perbedaan alamat KTP dan domisili.
“Mereka pindah kontrakan karena lebih murah, tapi sulit urus pindah alamat. Akhirnya dicoret dari data miskin, bantuan putus, dan hidupnya justru makin berat,” jelas Imam.
Ia menegaskan, selama data digunakan lintas kementerian, kesalahan pendataan akan berdampak sistemik dan merugikan warga paling rentan. Karena itu, ia mendesak Pemkot Surabaya lebih terbuka, jujur, dan berani menyampaikan kekurangan.
“Kota ini memang bagus, tapi bukan tanpa masalah. Menutup-nutupi data justru menjauhkan kita dari solusi,” pungkasnya.
