Thejatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta meningkatkan respons dan kualitas layanan sosial secara lebih adaptif pasca pandemi Covid-19. Sebab proses pemulihan ekonomi di masyarakat tidak bisa di ‘pukul rata’ atau sama.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, menekankan pentingnya ketahanan sosial dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, terutama akibat dampak PHK dan naiknya angka pengangguran.
“Surabaya butuh sistem layanan sosial yang bukan hanya reaktif, tapi juga proaktif dan berbasis data,” kata Rio saat ditemui usai rapat Pansus, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, pelatihan-pelatihan bagi warga terdampak PHK harus diprioritaskan, agar ketahanan sosial warga tetap terjaga dan daya saing meningkat.
Ia menyoroti pentingnya digitalisasi di lingkungan Dinas Sosial. Rio mengusulkan dibangunnya dashboard terpadu di ruang kerja Kepala Dinas Sosial agar seluruh permasalahan sosial dapat terpantau secara real-time.
“Dengan data yang terintegrasi, keputusan bisa diambil lebih cepat dan program bisa dijalankan lebih tajam,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mendorong adanya diversifikasi sumber pendanaan untuk program sosial. Ia menyebut salah satu opsinya adalah skema crowdfunding sosial, yang memungkinkan partisipasi publik secara lebih luas untuk ikut menyokong berbagai agenda pengentasan kemiskinan.
“Jangan hanya mengandalkan APBD. Warga Surabaya banyak yang peduli, tinggal dikoneksikan lewat platform yang transparan,” katanya.
Dalam konteks eksekusi program, Rio mengingatkan agar pendekatan top-down dari pemerintah tidak menutup ruang bagi inisiatif warga. Menurutnya, kombinasi antara aspirasi masyarakat (bottom-up) dan kebijakan dari Pemkot bisa menciptakan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Rio yang juga Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Surabaya itu menyarankan adanya kolaborasi lintas sektor. Komunitas, pelaku usaha, dan BUMD dinilai bisa diajak untuk berperan lebih aktif dalam menangani persoalan sosial, baik melalui program CSR maupun skema kemitraan yang terukur dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kunci suksesnya ada di kolaborasi. Kalau sinergi ini bisa dijaga, pengentasan kemiskinan bukan cuma slogan,” tegasnya.
Pansus RPJMD 2025–2030 saat ini tengah merampungkan draf akhir yang memuat prioritas pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan. Rio memastikan aspek sosial akan mendapat perhatian khusus dalam rumusan kebijakan tersebut.
