SUMENEP, TheJatim.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, menggelar sarasehan anggaran yang bertajuk “Peran BUMD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep”, Minggu (19/05/2024).

Acara yang digelar di Ayoka Coffe itu, menurut Bukhari Muslim, bertujuan untuk menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dinilai tidak produktif dan hanya membebani terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab penyertaan modal tidak sesuai dengan laba yang dihasilkan BUMD Sumenep.

Bukhari menilai tata kelola perusahan yang amburadul menjadi faktor tidak berkembangnya BUMD yang ada di Sumenep, dan hal itu harus dievaluasi.

“Itulah kenapa hari ini kita menggelar diskusi dengan Anggota Komisi II DPRD Sumenep selaku yang membidangi hal itu,” ucap Presiden Fakta Foundation.

Pria asal Gili Raja itu juga menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam managerial dan memberikan pembinaan terhadap elit BUMD, agar kejadian serupa yang dialami BPRS Bhakti Sumekar tidak terjadi lagi di BUMD yang lain.

“Bank milik BUMD Sumenep sudah dikabarkan tutup beberapa hari lalu. Ini warning bagi pemkab Sumenep agar lebih serius lagi dalam tata kelolanya,” tegasnya.

“Sarasehan Anggaran ini akan terus berkelanjutan untuk mengawal BUMD yang ada di Sumenep, karena berdasar kajian kami, BUMD yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) malah merugi dan menjadi beban APBD,” ucapnya.

Selaras dengan hal itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Jauhari, mendukung diskusi serupa terus dilakukan guna memberikan kontrol terhadap pemerintah.

“Ini perlu dilakukan secara konsisten dan diperdalam kajiannya, kalau perlu nanti dibahas dan dipertajam di Fokus Grup Diskusi,” tandasnya.