TheJatim.com – Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan pemilu mendatang harus mampu melahirkan produk demokrasi terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Cahyo seusai melakukan silaturahmi politik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya di kantor DPC Gerindra Surabaya, Kamis (2/10/2025). Menurutnya, penyelenggara pemilu memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Masukan kami agar KPU Surabaya menjalankan tugasnya secara profesional. Intinya, bagaimana pemilu ke depan ini dapat menghasilkan demokrasi yang sehat dan adil untuk semua kalangan,” ujarnya.
Cahyo menegaskan, Gerindra Surabaya akan terus mengawal jalannya proses demokrasi di tingkat kota. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat benar-benar dilindungi.
“Kami akan mengawal agar seluruh proses pemilu berjalan sesuai aturan. Rakyat berhak mendapatkan jaminan bahwa suaranya dihitung secara benar tanpa intervensi,” tegasnya.
Terkait wacana penambahan kursi DPRD Surabaya dan kemungkinan pemecahan daerah pemilihan (dapil), Cahyo menyebut Gerindra tidak akan mengambil sikap sepihak. Keputusan, katanya, harus ditempuh melalui musyawarah bersama dengan seluruh partai politik peserta pemilu.
“Soal penambahan kursi DPRD, Gerindra akan menunggu hasil kesepakatan bersama. Prinsipnya, keputusan penting seperti ini harus melalui jalan kebersamaan agar semua pihak merasa memiliki,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik di setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan memperkuat integritas demokrasi di Surabaya.
“Demokrasi yang sehat hanya akan terwujud bila masyarakat ikut mengawasi. Partisipasi publik adalah kunci agar proses pemilu berlangsung transparan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, menyatakan pihaknya terbuka menerima masukan dari partai politik. Termasuk mengenai wacana penambahan dapil maupun kursi DPRD yang masih menunggu tahapan resmi pemilu.
“Pada prinsipnya, kami menampung seluruh masukan. Namun, saat ini kami belum masuk dalam tahapan resmi pemilu,” jelasnya.
Ia menambahkan, KPU Surabaya akan melibatkan akademisi dan masyarakat melalui forum kajian maupun public hearing jika pembahasan penambahan dapil dan kursi DPRD benar-benar masuk agenda.
