TheJatim.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan kesiapan menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi global dan nasional.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, mengatakan seluruh kader partai yang berada di pemerintahan daerah diminta mencermati potensi dampak ekonomi dari konflik geopolitik tersebut, terutama terkait kemungkinan melonjaknya harga minyak mentah dunia.
“Setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu pengawasan penggunaan anggaran harus semakin ketat agar benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Ipuk itu.
Menurutnya, berdasarkan sejumlah kajian ekonomi nasional, setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat pada harga minyak mentah dunia dapat menambah beban subsidi energi Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya distribusi barang, serta berpengaruh pada harga kebutuhan pokok masyarakat.
Situasi tersebut, lanjut Ipuk, perlu diantisipasi pemerintah daerah dengan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDIP DPRD Surabaya pun mendorong agar belanja daerah diprioritaskan pada sektor strategis seperti pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, hingga penyediaan hunian layak bagi warga.
“Program yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda. Anggaran harus difokuskan pada kegiatan yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong melakukan analisis fiskal secara komprehensif terhadap kemungkinan dampak ekonomi global terhadap APBD. Hal ini mencakup potensi peningkatan belanja subsidi, operasional pemerintahan, hingga belanja pelayanan publik.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok di tengah potensi meningkatnya biaya distribusi akibat gejolak harga energi dunia.
Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, penguatan program jaring pengaman sosial dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi kelompok rentan. Program tersebut mencakup perlindungan bagi masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut Ipuk, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar penghematan belanja daerah, tetapi harus diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran ini bukan sekadar penghematan. Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan perlindungan sosial guna meredam potensi tekanan ekonomi akibat gejolak global.
Langkah tersebut dinilai penting agar daerah tetap memiliki daya tahan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang dipicu konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi.
