TheJatim.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan pentingnya menjaga integritas, kejujuran, dan arah perjuangan politik dalam momentum Halal Bihalal yang digelar di bulan Syawal 1447 Hijriah.
Dalam sambutannya, Said menyebut Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi memiliki makna sosial dan historis yang kuat dalam merawat persatuan bangsa. Ia mengingatkan, tradisi ini lahir dari gagasan ulama besar KH Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian dipraktikkan oleh Soekarno pada 1948 untuk meredam konflik politik di awal kemerdekaan.
“Halal bihalal itu menjahit kembali relasi sosial yang sempat retak. Ada pengakuan salah, ada keikhlasan memaafkan, dan ada upaya merendahkan ego,” kata Said di Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Lebih jauh, ia menyoroti karakter sosial-politik Jawa Timur yang selama ini dikenal dengan basis “ijo-abang” — perpaduan antara kekuatan santri yang berakar dari Nahdlatul Ulama dan nasionalis yang diwakili oleh PDI Perjuangan. Menurutnya, dikotomi lama itu kini semakin mencair.
Sejumlah survei nasional menunjukkan, pemilih dengan latar belakang Nahdliyin justru banyak menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan. Hal ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa ada titik temu ideologis antara nilai keislaman moderat dengan nasionalisme.
“Santri dan abangan ini perbedaannya tipis, tapi problemnya sama. Kemiskinan, akses pendidikan, hingga lapangan kerja masih jadi persoalan utama. Di sinilah politik harus hadir sebagai solusi,” ujarnya.
Said menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan meninggalkan basis Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Sebaliknya, partai berlambang banteng itu justru ingin memperkuat kolaborasi melalui kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Ia juga menyinggung konsep Islam Wasathiyah yang menjadi pijakan utama NU. Nilai moderasi, keseimbangan, dan toleransi dinilai sejalan dengan arah politik PDI Perjuangan yang menolak ekstremisme, baik kiri maupun kanan.
“Keislaman harus hadir sebagai rahmat, bukan ancaman. Politik juga harus memberi rasa aman bagi semua, termasuk kelompok minoritas,” tegasnya.
Dalam konteks kekinian, Said mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya fenomena “post-truth” atau era kepalsuan yang semakin menguat, terutama melalui media sosial. Ia menyebut, manipulasi informasi kini semakin sulit dibedakan dengan kebenaran.
Sebagai refleksi, ia mengangkat kisah Musailamah al-Kadzdzab yang memalsukan ayat Al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, fenomena serupa kini hadir dalam bentuk berbeda, yakni manipulasi narasi dan informasi di ruang digital.
“Bedanya, dulu mudah dikenali karena kualitasnya rendah. Sekarang, kepalsuan bisa terlihat sangat meyakinkan,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat memperkuat budaya tabayun, memperbanyak silaturahmi, serta menjaga kejernihan berpikir dalam menyikapi informasi. Sikap tersebut dinilai menjadi kunci agar tidak mudah terjebak dalam arus disinformasi yang berpotensi memecah belah.
Di akhir sambutannya, Said menegaskan bahwa politik yang dijalankan PDI Perjuangan harus tetap berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam perjuangan. Hal itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik yang dibangun dari langkah-langkah kecil namun berkelanjutan.
“Politik bukan soal menang semata, tapi soal menjaga amanah dan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
