TheJatim, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum dapat menetapkan Perubahan APBD 2026 karena mereka masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur. DPRD Pamekasan bersama pemerintah daerah akan kembali membahas catatan dari provinsi sebelum menetapkan anggaran perubahan dan merealisasikan seluruh program di dalamnya, Senin (19/10/2026).
Tahapan tersebut merupakan kelanjutan dari persetujuan bersama antara Bupati Pamekasan dan DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD 2026 pada Rabu (30/9/2026). Setelah para pihak menyepakati dokumen anggaran, gubernur harus mengevaluasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan serta arah perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, Sahrul Munir, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkirakan penyelesaian dokumen tersebut pada 19 atau 20 Oktober 2026.
“Evaluasi gubernur itu maksimal 15 hari kerja setelah rancangan disampaikan. Sekarang masih proses evaluasi, kemungkinan hari ini atau besok sudah ada hasil dari Pemprov Jatim,” kata Sahrul.
Setelah menerima hasil evaluasi, pemerintah daerah dan DPRD akan membahas berbagai masukan dari gubernur. Kedua pihak memerlukan pembahasan tersebut untuk menyusun tanggapan sekaligus menentukan tindak lanjut terhadap catatan evaluasi sebelum menetapkan rancangan anggaran perubahan.
Sahrul menjelaskan, evaluasi gubernur meliputi sejumlah komponen, mulai dari gambaran umum rancangan anggaran hingga kesesuaiannya dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta rencana kerja perangkat daerah.
“Kalau sudah turun, kita bahas terkait tanggapan atas evaluasi tersebut. Masukan-masukan Gubernur akan kita tindak lanjuti. Setelah itu, baru kita bisa menetapkan Perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Di tengah proses tersebut, realisasi program menjadi perhatian karena penetapan P-APBD berlangsung mendekati penghujung tahun anggaran. Namun, Sahrul menyebut keterlambatan penetapan anggaran perubahan tidak serta-merta menghentikan seluruh kegiatan pembangunan.
Sebab, pemerintah daerah telah mengakomodasi program jangka panjang, terutama pekerjaan fisik berskala besar, melalui APBD murni 2026 untuk dilaksanakan sejak awal tahun.
Sementara itu, pemerintah daerah lebih mengarahkan anggaran perubahan untuk menyesuaikan program, kegiatan, target keluaran, serta pekerjaan fisik yang memiliki durasi pengerjaan relatif singkat.
Pemerintah daerah masih dapat melaksanakan beberapa kegiatan melalui P-APBD, di antaranya pengaspalan jalan atau hotmix, pemasangan paving, serta pengadaan barang. Para pihak juga menilai pemanfaatan sistem katalog elektronik atau e-Katalog dapat membantu mempercepat proses pengadaan tersebut.
“Harapan kami, di PAK ini, pemerintah daerah bisa melaksanakan kegiatan berdurasi singkat, seperti hotmix, paving, atau pengadaan barang. Kalau pekerjaan yang kompleks, kemungkinan pemerintah daerah sudah melaksanakannya melalui APBD murni,” pungkas Sahrul.
Bagi DPRD Pamekasan, tahapan pembahasan hasil evaluasi gubernur menjadi bagian penting sebelum mereka menetapkan anggaran perubahan. DPRD akan membahas catatan evaluasi tersebut bersama pemerintah daerah agar penyesuaian anggaran tetap mengacu pada prioritas pembangunan dan program yang bisa terealisasi hingga akhir tahun.(Dar/An)


