TheJatim.com – Pemerintah Kota Surabaya mulai memperkuat koordinasi penyaluran zakat untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi antara Pemkot Surabaya, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Kota Surabaya.
Rapat koordinasi yang digelar di ruang sidang wali kota pada Jumat (6/3/2026) tersebut menjadi langkah awal sinkronisasi data penerima zakat sekaligus menyatukan program pemberdayaan masyarakat miskin di Surabaya.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, yang mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan pertemuan ini bertujuan memastikan distribusi zakat lebih terarah dan tidak lagi terjadi tumpang tindih bantuan.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan kasus satu penerima mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga sekaligus, sementara warga lain yang lebih membutuhkan justru belum tersentuh.
“Kami mengumpulkan Kemenag, Baznas dan seluruh LAZ untuk berdiskusi bagaimana pendistribusian zakat bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada bantuan ganda di satu orang, sementara yang lain belum mendapat,” kata Lilik, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan, setelah rapat ini Pemkot Surabaya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan sedikitnya 34 lembaga amil zakat yang beroperasi di Kota Pahlawan. Pertemuan berikutnya tidak hanya membahas distribusi zakat, tetapi juga membuka peluang kolaborasi program pemberdayaan masyarakat.
Salah satu program yang akan disinergikan adalah Kampung Pancasila, program berbasis wilayah yang mengedepankan penguatan sosial, ekonomi, dan kebersamaan warga.
“Kalau kegiatan teman-teman LAZ bisa dikolaborasikan, dampaknya akan jauh lebih besar. Program itu bisa mendukung kegiatan pemerintah kota, termasuk di Kampung Pancasila,” ujar Lilik.
Ia berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat Surabaya sekaligus memperkuat gerakan pengentasan kemiskinan berbasis solidaritas warga.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, termasuk melalui zakat, infak, dan sedekah.
“Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa di sekitar kita masih ada yang membutuhkan. Karena itu, semua pihak harus ikut berkontribusi membantu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Muhammad Muslim, menyambut baik langkah Pemkot Surabaya yang menginisiasi sinkronisasi data zakat bersama Baznas dan LAZ.
Ia menilai koordinasi tersebut sangat penting untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.
Menurut Muslim, berdasarkan pemantauan pemerintah kota selama ini, bantuan sosial dari berbagai lembaga sering kali menumpuk di satu penerima.
“Kadang satu orang sudah menerima bantuan dari Baznas, lalu LAZ juga datang memberi bantuan. Sementara masyarakat miskin yang lain masih banyak yang membutuhkan,” kata Muslim.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengusulkan pemetaan wilayah sebagai dasar distribusi zakat. Dengan metode ini, lembaga zakat dapat fokus menuntaskan kemiskinan di satu wilayah terlebih dahulu sebelum berpindah ke wilayah lain.
Misalnya, satu kawasan seperti Perak bisa menjadi fokus pemberdayaan selama satu tahun penuh. Seluruh lembaga zakat bekerja bersama di wilayah tersebut untuk membantu masyarakat miskin hingga benar-benar mandiri secara ekonomi.
“Kalau satu wilayah kita fokuskan, kita bisa lihat perkembangannya dalam setahun. Tahun berikutnya baru pindah ke wilayah lain seperti Benowo,” ujarnya.
Menurut Muslim, strategi tersebut memungkinkan pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan terukur, bahkan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak Kemenag juga meminta setiap LAZ mengumpulkan data warga miskin yang menjadi penerima zakat. Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan basis data pemerintah agar bantuan sosial benar-benar berbasis data.
Ia menekankan bahwa tujuan besar dari kolaborasi ini bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mendorong transformasi ekonomi masyarakat miskin.
“Harapannya mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Dari penerima zakat menjadi pemberi zakat,” ujarnya.
Transformasi mustahik menjadi muzakki dianggap sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Melalui zakat produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha, masyarakat miskin didorong memiliki penghasilan mandiri.
Jika program ini berjalan efektif, rantai kemiskinan di Surabaya diyakini dapat diputus secara bertahap sekaligus meningkatkan martabat dan kesejahteraan warga.
“Kalau data sudah tertata dan semua lembaga bergerak bersama, target itu bukan hal yang mustahil,” pungkas Muslim.
