TheJatim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/1/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan Tahun Anggaran 2024–2025.
Koordinator aksi PKSI, Hafidz, mengatakan demonstrasi digelar di dua lokasi sebagai bentuk tekanan moral agar dugaan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum. Ia menyebut, dugaan pemotongan anggaran itu dilakukan oleh kepala dinas dengan nilai mencapai hingga 20 persen.
“Hari ini kami turun di dua titik, di depan Kantor Gubernur dan Kantor Dinas Perkebunan Jawa Timur. Isu yang kami suarakan adalah dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan Tahun Anggaran 2024–2025 hingga 20 persen untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Hafidz.
PKSI mengaku mendapatkan sejumlah informasi yang menimbulkan kecurigaan kuat terhadap praktik pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Perkebunan Jawa Timur. Dugaan tersebut, menurut Hafidz, justru mencuat dari internal dinas sendiri.
Ia menegaskan, PKSI selama ini dikenal sebagai organisasi berbasis kajian dan diskusi. Namun, kasus ini dinilai sudah melampaui batas kewajaran sehingga mendorong mahasiswa turun langsung ke jalan.
“Kami jarang turun aksi. Tapi dugaan ini sudah keterlaluan. Kepala dinas diduga tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga hak pegawai lain. Ini harus diketahui Gubernur dan aparat penegak hukum, apalagi dugaan pemotongan ini disebut dibungkus atas nama Gubernur,” tegasnya.
Selain dugaan pemotongan anggaran, PKSI juga menyoroti proyek pembangunan gedung di lingkungan Dinas Perkebunan Jawa Timur yang diduga tidak selesai sesuai progres, namun sudah dilakukan serah terima pekerjaan. Proyek tersebut kemudian disebut kembali dianggarkan pada tahun berikutnya.
“Beberapa proyek diduga belum rampung hingga sekitar 75 persen, tetapi sudah diserahterimakan, lalu ditambal dengan anggaran tahun berikutnya. Ini harus segera diperiksa Kejati karena kami menilai ada kejahatan yang disamarkan,” kata Hafidz.
PKSI mendesak Gubernur Jawa Timur dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memeriksa dan mencopot Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur. Mereka memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum.
Sebagai tindak lanjut, PKSI berencana kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II pada pekan depan agar persoalan tersebut benar-benar mendapat atensi serius dari pihak terkait.
