TheJatim.com – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Rabu, 6 Desember 2025. Aksi ini menyoroti dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran 10 persen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku tahun 2025 yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp16 miliar.
SPM-MP menduga alokasi dana tersebut tidak dijalankan sesuai petunjuk teknis, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, penyelewengan anggaran, hingga kerugian keuangan yang dinilai signifikan. Isu ini dinilai penting karena menyangkut langsung kualitas dan integritas sektor pendidikan di Kota Surabaya.
Tak lama setelah aksi tersebut, terjadi rotasi atau mutasi jabatan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Situasi ini menjadi perhatian SPM-MP karena dinilai sebagai dua peristiwa yang saling berkaitan dan memperkuat dugaan adanya persoalan serius di internal dinas.
Koordinator lapangan SPM-MP, A Sholeh, mengatakan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait mutasi pimpinan Dinas Pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa hasil dialog dengan pihak dinas, yang diwakili Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang SMP, menunjukkan adanya benang merah yang perlu disampaikan ke publik.
“Terkait rotasi pimpinan, kami tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Tapi dari dialog kemarin, ada satu benang merah yang harus kita buka ke ruang publik. Kami sudah menyiapkan langkah lanjutan,” ujar Sholeh, Sabtu (3/1/2026).
Ia menambahkan, langkah berikutnya bisa berupa aksi lanjutan atau laporan resmi ke aparat penegak hukum. Menurutnya, publik diminta menunggu langkah konkret yang akan diambil organisasi mahasiswa tersebut.
Dalam pernyataannya, SPM-MP menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada Dinas Pendidikan sebagai pelaksana anggaran. Mereka juga menyoroti peran pihak lain yang diduga terlibat, termasuk penerbit yang disebut menjalin kerja sama tidak sesuai ketentuan.
“Ini bukan semata soal dinas, tapi juga patron dan pihak ketiga yang terlibat. Praktik seperti ini harus diungkap agar tidak terulang dan tidak mencederai dunia pendidikan,” kata Sholeh.
SPM-MP memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang diduga terlibat. “Kami akan pastikan oknum yang terlibat bertanggung jawab sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
