TheJatim.com – Insiden dugaan keracunan yang dialami siswa SD Tembok Dukuh saat pelaksanaan uji coba program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, meminta agar kejadian tersebut menjadi evaluasi besar sebelum program dijalankan secara masif di seluruh sekolah.
Ajeng menegaskan, program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia. Karena itu, ia menilai pelaksanaan di lapangan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Menurutnya, standar kebersihan makanan, distribusi, hingga pengawasan penyedia katering harus benar-benar diperketat agar tidak memicu persoalan kesehatan baru di lingkungan sekolah.
“Penyelenggara harus berhati-hati dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Program MBG ini niatnya baik untuk menyehatkan dan mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Ajeng, Senin (11/5/2026).
Politikus yang juga duduk di Komisi D DPRD Surabaya itu mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait penanganan siswa yang mengalami gejala keracunan. Ia memastikan prosedur penanganan medis darurat telah dilakukan sejak laporan pertama muncul.
Kasus dugaan keracunan makanan di sekolah sendiri bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah juga sempat mengalami kejadian serupa akibat faktor makanan yang terkontaminasi, distribusi yang kurang higienis, hingga kualitas bahan baku yang tidak layak konsumsi. Karena itu, pengawasan ketat dalam program MBG dinilai menjadi hal mutlak sebelum program berjalan secara nasional.
Ajeng juga menyoroti dampak psikologis yang dialami para siswa. Berdasarkan laporan wali murid, sebagian anak kini telah kembali ke rumah untuk menjalani pemulihan. Namun, trauma terhadap makanan yang dibagikan di sekolah mulai muncul.
“Anak-anak memang sudah pulang dan beristirahat. Tapi ada trauma yang dirasakan. Ini juga harus menjadi perhatian serius supaya anak-anak tidak takut lagi menerima makanan di sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Surabaya tidak akan berhenti pada pemantauan administratif semata. Komisi D berencana membawa persoalan tersebut ke forum evaluasi resmi untuk meminta penjelasan dari pihak terkait, termasuk kemungkinan inspeksi mendadak ke lokasi penyedia makanan dan sekolah pelaksana program.
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan, proses pengolahan, hingga distribusi benar-benar memenuhi standar kesehatan pangan. DPRD juga ingin memastikan program unggulan pemerintah pusat itu tidak kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan teknis di lapangan.
“Iya, nanti akan kami rapatkan. Kemungkinan juga akan ada sidak langsung supaya semua berjalan sesuai standar dan kejadian seperti ini tidak terulang,” tutupnya.
