TheJatim.com – Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya mendadak memanas saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibedah habis-habisan di hadapan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, Rabu (13/5/2026).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program nasional tersebut setelah muncul dugaan keracunan massal yang menimpa 201 siswa di Surabaya.
Dalam forum resmi itu, Imam menilai pemerintah daerah hanya dijadikan pihak yang menanggung dampak ketika persoalan muncul di lapangan. Menurutnya, hampir seluruh kendali program berada di pemerintah pusat, sementara daerah minim dilibatkan sejak tahap perencanaan.
“Daerah ini cuma jadi pemadam kebakaran. Semuanya dari pusat,” tegas Imam dalam rapat.
Politikus yang dikenal vokal itu juga menyoroti tidak dilibatkannya Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam penentuan dapur penyedia makanan hingga distribusi penerima manfaat. Akibatnya, ketika kasus mencuat, pemerintah kota justru menjadi pihak pertama yang harus turun tangan menyelesaikan persoalan.
Ia menyebut kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program strategis nasional yang menyasar pelajar sekolah.
“Dinas Pendidikan kami tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba program jalan, kami yang disuruh bereskan,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Imam juga mengungkap temuan yang dinilainya lebih serius. Ia menyebut dapur penyedia MBG diduga tidak memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Bahkan, hasil pemeriksaan terhadap salah satu juru masak disebut menunjukkan indikasi bakteri salmonella.
“Dapurnya tidak sehat. Tukang masaknya setelah diperiksa ternyata mengandung salmonella,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian peserta rapat. Sebab, kasus dugaan keracunan makanan pada program MBG di Surabaya kini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan ratusan siswa sekolah dasar dan menengah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 10 sekolah terdampak dalam insiden tersebut. Ratusan siswa mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, hingga sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG. Tujuh siswa bahkan sempat menjalani perawatan inap sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.
Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, mengakui adanya insiden tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada para siswa serta orang tua.
Ia menjelaskan laporan pertama mulai masuk pada 11 Mei 2026 dari sejumlah sekolah penerima program MBG. Setelah dilakukan pendataan, jumlah siswa terdampak terus bertambah hingga mencapai 201 anak.
“Ini kejadian pertama di Surabaya,” katanya.
Meski demikian, pernyataan itu justru memicu kritik lanjutan dari DPRD. Imam menilai insiden tersebut bukan sekadar kejadian pertama, melainkan alarm keras terhadap tata kelola program yang dinilai dipaksakan tanpa kesiapan matang di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya memiliki sumber daya manusia dan perangkat pengawasan yang memadai untuk melakukan pembinaan dapur maupun pengawasan distribusi makanan. Namun, proses birokrasi yang seluruhnya harus melalui pusat membuat pengawasan berjalan lambat.
“Kami sudah berikhtiar, tapi susahnya minta ampun karena harus lapor pusat. Padahal daerah punya SDM lengkap,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan MBG di Surabaya kini menjadi perhatian luas karena program tersebut merupakan salah satu agenda nasional yang menyasar pemenuhan gizi pelajar. DPRD Surabaya mendesak evaluasi total dilakukan, mulai dari standar dapur, distribusi makanan, hingga sistem pengawasan kesehatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pengamat kesehatan masyarakat juga menilai pengawasan keamanan pangan dalam program skala besar seperti MBG tidak bisa hanya bergantung pada vendor penyedia. Pemerintah daerah dinilai harus diberi ruang lebih besar untuk melakukan audit rutin terhadap dapur, bahan makanan, dan tenaga pengolah makanan demi menjamin keamanan siswa.
