TheJatim.com – Surabaya kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa dari sejumlah sekolah di kawasan Tembok Dukuh diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Peristiwa itu memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.
Ketua BEM Universitas Hang Tuah, Raihan Asfi Priadi, menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang belakangan terus menuai sorotan publik.
Menurutnya, program yang digadang sebagai langkah peningkatan kualitas gizi anak Indonesia itu tidak boleh berubah menjadi proyek besar bernilai fantastis tanpa pengawasan ketat terhadap kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran negara.
“Program makan bergizi tentu punya tujuan baik. Tetapi ketika mulai muncul kasus keracunan, kualitas makanan dipertanyakan, lalu anggaran pendukung justru terlihat lebih besar dibanding substansi makanannya sendiri, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pengelolaannya,” ujar Raihan.
Kasus terbaru mencatat lebih dari 200 siswa dari sekitar 12 sekolah jenjang TK, SD, hingga SMP mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan MBG. Beberapa siswa sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, meski mayoritas dilaporkan dalam kondisi ringan.
Kasus tersebut menambah daftar persoalan yang membayangi implementasi MBG di berbagai daerah. Selain persoalan kualitas makanan, distribusi dan pengawasan dapur penyedia makanan juga mulai dipertanyakan publik.
Raihan menyoroti adanya dugaan pembengkakan anggaran dalam sejumlah komponen pendukung program. Ia menyebut pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan tambahan, hingga kebutuhan non-prioritas berpotensi menjadi sumber pemborosan jika tidak diawasi secara transparan.
“Jangan sampai rakyat dijual narasi makan bergizi, tetapi praktiknya justru dipenuhi pemborosan anggaran dan proyek-proyek penunjang yang tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat,” katanya.
Kritik itu muncul di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi mahalnya biaya pendidikan dan sulitnya akses masuk perguruan tinggi. Di sisi lain, polemik penataan tenaga honorer, terutama guru honorer di daerah, juga masih menjadi persoalan serius.
Menurut Raihan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tetapi juga memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan secara utuh, mulai dari pendidikan, kesejahteraan guru, hingga jaminan masa depan generasi muda.
“Hari ini banyak anak muda yang masih kesulitan masuk universitas karena persoalan biaya dan akses pendidikan. Di saat yang sama, guru honorer yang berjasa menjaga pendidikan di daerah justru terancam kehilangan kepastian kerja. Ini menunjukkan ada persoalan prioritas dalam kebijakan negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan MBG bukan sekadar urusan distribusi makanan, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program.
“Ini menyangkut kesehatan masyarakat dan anak-anak. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan gizi justru menghadirkan ancaman baru karena pengawasan kualitas yang lemah,” imbuhnya.
Mahasiswa, lanjut Raihan, akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap seluruh kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
“Mahasiswa tidak anti terhadap program rakyat. Tetapi mahasiswa juga tidak boleh diam ketika ada indikasi pemborosan, ketidakefisienan, lemahnya pengawasan, bahkan potensi penyimpangan dalam penggunaan uang negara,” ungkapnya.
Ia mendesak pemerintah membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran MBG kepada publik agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Jika program ini memang untuk rakyat, maka pelaksanaannya harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan kepentingan proyek maupun pencitraan politik. Transparansi, kualitas, keselamatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama,” pungkas Raihan.
Sorotan terhadap MBG kini berkembang bukan hanya soal makanan gratis, tetapi juga menyangkut efektivitas penggunaan anggaran negara di tengah tantangan pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik yang masih dirasakan masyarakat luas.
