TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya mulai mendorong penguatan fungsi Balai RW agar tidak sekadar menjadi tempat rapat warga atau urusan administrasi kampung. Menjelang libur sekolah pertengahan tahun, Balai RW diminta berubah menjadi ruang pembinaan karakter dan aktivitas produktif bagi remaja untuk mencegah tawuran hingga kenakalan sosial.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai masa liburan sekolah menjadi momentum rawan munculnya aktivitas negatif remaja jika tidak diimbangi ruang kegiatan yang sehat di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Liburan sekolah sudah mulai dekat. Potensi kenakalan remaja akan tumbuh kalau anak-anak muda tidak punya ruang aktivitas yang positif dan produktif di lingkungannya,” kata Kahfi, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, konsep Kampung Pancasila yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Surabaya harus diterjemahkan lebih konkret melalui kegiatan langsung di level kampung. Salah satu caranya dengan menjadikan Balai RW sebagai pusat aktivitas sosial dan laboratorium pembinaan generasi muda.
Kahfi menyebut selama ini banyak Balai RW di Surabaya yang sudah berdiri megah dengan fasilitas memadai, namun belum dimaksimalkan untuk pembinaan sosial masyarakat, terutama kalangan remaja.
“Jadikan Balai RW sebagai laboratorium bakti remaja Kota Surabaya agar anak-anak muda punya rasa memiliki terhadap kampungnya sendiri,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan pembinaan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah maupun keluarga. Menurut dia, keterlibatan RT, RW, tokoh masyarakat, hingga lingkungan kampung sangat menentukan pembentukan karakter generasi muda di tengah kehidupan perkotaan yang semakin individualistis.
Ia mendorong adanya kolaborasi antara sekolah, RT, RW, serta masyarakat dalam menyusun kegiatan sosial selama masa liburan sekolah. Bahkan, Azhar mengusulkan agar guru memberikan tugas berbasis sosial kepada siswa agar mereka lebih dekat dengan kondisi lingkungan sekitar.
Mulai dari kerja bakti kampung, pendataan persoalan sosial lingkungan, hingga penyusunan proposal solusi sederhana dinilai bisa menjadi metode pembelajaran yang lebih membumi dibanding sekadar tugas akademik di dalam rumah.
“Guru bisa memberikan tugas kepada siswa untuk kerja bakti, memetakan persoalan kampung, sampai membuat proposal solusi di lingkungannya,” katanya.
Gagasan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan kenakalan remaja di Surabaya dalam beberapa tahun terakhir. Kasus tawuran antarkelompok pemuda, balap liar, hingga penyalahgunaan media sosial kerap menjadi persoalan yang muncul saat momentum libur sekolah.
Kahfi menilai pendekatan preventif berbasis kampung jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah terjadi konflik sosial. Ia percaya kedekatan remaja dengan lingkungan tempat tinggalnya dapat membangun rasa tanggung jawab sosial sejak dini.
“Kalau anak-anak muda mulai akrab dengan lingkungan kampungnya, mengenal RT dan RW-nya, maka rasa peduli dan sense of belonging akan tumbuh,” ujarnya.
Menurutnya, RT dan RW juga harus mulai mengambil peran lebih luas, bukan hanya mengurus administrasi warga seperti surat pengantar atau pendataan penduduk. Tokoh kampung dinilai perlu hadir sebagai pembina sosial masyarakat.
“Peran ketokohan RT dan RW jangan hanya administratif dan manajerial pelayanan saja, tetapi juga harus ikut membangun karakter sosial masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan program, Kahfi juga meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi regulasi terkait RT, RW, dan LPMK. Ia menilai Perwali Nomor 112 perlu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat perkotaan saat ini dan mendukung penguatan program Kampung Pancasila.
“Ke depan Perwali 112 tentang RT, RW, dan LPMK sudah semestinya diperbarui menyesuaikan dengan program Kampung Pancasila,” pungkasnya.
Penguatan Balai RW sendiri dinilai menjadi salah satu langkah strategis menjaga stabilitas sosial kampung di tengah tantangan urbanisasi, pergaulan digital, hingga menurunnya interaksi sosial antargenerasi di lingkungan perkotaan.
