TheJatim.com – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti kinerja PT Kasa Husada Wira Jatim, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah PT Panca Wira Usaha (PWU), yang dilaporkan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono, mengatakan pihaknya telah berulang kali memanggil manajemen PT PWU selaku induk usaha, namun hingga kini belum menerima tanggapan resmi.
“PT Kasa Husada Wira Jatim ini merupakan anak perusahaan dari PT PWU. Kondisinya saat ini sedang tidak sehat, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan operasionalnya berhenti total,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, Komisi C telah memanggil langsung Direktur PT PWU dan PT Kasa Husada untuk menjelaskan situasi keuangan perusahaan. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa PT Kasa Husada memiliki beban utang cukup besar yang memengaruhi aktivitas operasionalnya.
“Mereka menyampaikan kalau Kasa Husada sedang terbebani utang dan belum bisa memastikan apakah akan tetap berjalan atau tidak. Kami masih menunggu sikap resmi dari PWU sebagai induknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hartono meminta agar PT PWU segera mengambil langkah bijak agar kondisi keuangan anak perusahaannya tidak menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
“Kami beri kesempatan kepada PWU untuk menyelesaikan masalah internalnya. Komisi C tidak bisa mengintervensi langsung karena yang kami awasi adalah BUMD-nya, bukan anak perusahaannya,” jelas Hartono.
Komisi C DPRD Jatim juga menegaskan bahwa BUMD di bawah Pemprov harus memiliki tata kelola profesional dan transparan agar tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Jawa Timur.
