TheJatim.com – Gelombang aksi mahasiswa kembali menggema di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (10/4/2026). Sekitar seribu massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) Zona V Jawa Timur–Bali turun ke jalan membawa satu pesan utama: hentikan impunitas dan tegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Aksi yang dimulai dari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu berjalan tertib namun sarat tekanan moral. Massa membawa poster, spanduk, serta tuntutan yang menyasar langsung pada lemahnya penegakan hukum dalam sejumlah kasus yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Koordinator aksi menegaskan, gerakan ini bukan sekadar respons spontan, melainkan hasil konsolidasi panjang mahasiswa lintas kampus. Mereka menyoroti sejumlah peristiwa yang belakangan menyita perhatian publik, mulai dari penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus, kematian warga sipil di Kalideres akibat iring-iringan kendaraan militer, hingga kasus peluru nyasar di Gresik yang melukai pelajar.
Menurut mereka, rangkaian peristiwa itu menunjukkan pola berulang: kekerasan terhadap warga sipil yang tidak diiringi transparansi penanganan hukum. Bahkan, muncul dugaan intimidasi terhadap keluarga korban, yang semakin memperkuat kekhawatiran publik soal lemahnya perlindungan hukum.
Dalam aksinya, BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali menyampaikan 25 tuntutan kepada DPRD Jawa Timur. Intinya, mahasiswa mendesak penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, serta menolak segala bentuk impunitas. Mereka juga menuntut agar pelaku kejahatan, termasuk yang melibatkan aparat, diadili di peradilan umum, bukan terbatas pada mekanisme internal militer.
Selain itu, mahasiswa mendorong adanya investigasi independen oleh Komnas HAM dan pembentukan tim pencari fakta oleh Presiden. Mereka juga menuntut DPRD Jawa Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal kasus-kasus tersebut, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Sorotan lain dalam tuntutan itu adalah perlunya reformasi sistem peradilan militer agar lebih transparan. Mahasiswa menilai, selama ini mekanisme tersebut kerap menjadi celah yang berpotensi melahirkan impunitas, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat.
Tidak hanya berhenti pada aspek hukum, massa juga mendesak negara hadir dalam pemulihan korban. Mereka menuntut adanya jaminan keamanan bagi keluarga korban, serta pendampingan hukum yang memadai.
Dalam orasinya, Nasrawi, salah satu perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai penjaga demokrasi. Ia menyebut, ketika keadilan terasa jauh dari masyarakat, mahasiswa memiliki peran untuk menariknya kembali ke ruang publik.
“Jika keadilan menjauh dari rakyat, maka mahasiswa akan mendekatkannya kembali,” serunya di hadapan massa aksi.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dan berlangsung kondusif hingga selesai. Meski demikian, mahasiswa memastikan perjuangan tidak berhenti di jalan. Mereka berkomitmen terus mengawal perkembangan kasus hingga ada kepastian hukum yang berpihak kepada korban.
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap isu kekerasan dan akuntabilitas aparat, aksi ini menjadi pengingat bahwa peran mahasiswa sebagai kekuatan moral masih relevan. BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali menegaskan akan tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga nilai demokrasi di Indonesia.
