Thejatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem keamanan data internal dengan mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya ini dilakukan melalui inovasi Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q), sebuah alat ukur untuk menilai pemahaman dan perilaku ASN terhadap keamanan informasi digital.
Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Yudho Febriadi, menjelaskan bahwa HAIS-Q mengukur tujuh aspek utama terkait keamanan informasi. Mulai dari manajemen kata sandi, penggunaan email, aktivitas di internet dan media sosial, hingga keamanan perangkat seluler serta prosedur pelaporan insiden.
“HAIS-Q mengevaluasi tiga komponen penting: pengetahuan, sikap, dan perilaku ASN dalam menjaga keamanan informasi. Ini penting untuk memastikan sistem digital di Pemkot Surabaya tetap aman,” ujar Yudho saat ditemui di kantornya, Senin (26/5/2025).
Pengukuran ini, lanjutnya, telah dilakukan sejak 2023 dan menunjukkan hasil yang bervariasi antar perangkat daerah. Namun secara umum, kesadaran keamanan informasi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinilai sudah berada pada kategori baik.
“ASN adalah garda terdepan dalam operasional sistem dan aplikasi pemerintahan. Maka, pemahaman mereka terhadap keamanan informasi sangat krusial,” tegasnya.
Yudho menyebut, implementasi HAIS-Q merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perwali Nomor 62 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi.
Tak sekadar pengukuran, Dinkominfo juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada ASN. Salah satu contoh sederhana yang diajarkan adalah kebiasaan menghapus catatan di papan tulis setelah rapat, serta penggunaan kata sandi yang kuat dan rutin diperbarui.
“Kadang sistem yang aman memang terasa tidak nyaman bagi pengguna. Tapi ini soal prioritas—dan keamanan data adalah yang utama,” terang Yudho.
Bagi ASN yang dinilai belum optimal dalam kesadaran keamanan informasi, Dinkominfo memberikan evaluasi lanjutan dan pengarahan tambahan. Sosialisasi juga akan terus dilakukan mengikuti perkembangan tren keamanan digital terkini.
“Menuju 2026, di mana semua layanan diarahkan serba digital, keamanan informasi menjadi indikator penting dalam SPBE. Kesadaran harus dibangun sejak dini,” kata Yudho.
Ia menegaskan, HAIS-Q menjadi langkah nyata Pemkot dalam menjaga keamanan siber di lingkungan pemerintahan. ASN, menurutnya, harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab.
“Target kami bukan hanya mempertahankan, tapi juga meningkatkan skor kesadaran keamanan informasi di tahun-tahun mendatang. Dengan itu, tata kelola pemerintahan digital di Surabaya akan semakin kokoh,” pungkasnya.
