TheJatim.com – PDI Perjuangan Jawa Timur meminta seluruh kepala daerah serta anggota DPRD dari Fraksi PDIP di wilayah tersebut menghentikan kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran daerah. Langkah ini dinilai penting sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global akibat kenaikan harga minyak mentah dunia.
Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Pimpinan Pusat partai melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang meminta kader partai di pemerintahan daerah bersiap menghadapi dampak ekonomi dari konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan pimpinan Fraksi PDIP di DPRD harus menjalankan arahan tersebut secara disiplin sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam melindungi kepentingan masyarakat.
“DPP telah mengeluarkan arahan yang jelas agar seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal daerah,” kata Deni di Surabaya, Senin.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak menentu memerlukan langkah antisipasi sejak dini agar anggaran daerah tetap fokus pada kebutuhan masyarakat.
Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar Amerika Serikat dapat menambah beban subsidi energi Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Dampak lanjutan dari situasi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut dinilai dapat memberi tekanan pada stabilitas ekonomi daerah, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak harga pangan dan transportasi.
Sejumlah ekonom juga mencatat bahwa kenaikan harga energi global biasanya diikuti peningkatan biaya distribusi barang. Hal ini pada akhirnya berdampak pada inflasi pangan serta daya beli masyarakat, khususnya di sektor informal.
Fokus Anggaran Untuk Kepentingan Rakyat
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menilai pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prioritas belanja harus diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Deni menegaskan bahwa kegiatan seremonial yang tidak mendesak sebaiknya ditunda sementara waktu demi menjaga kesehatan fiskal daerah.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah daerah harus disiplin dalam pengelolaan anggaran. Belanja yang tidak mendesak, terutama kegiatan seremonial, sebaiknya dihentikan sementara,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus kebijakan anggaran daerah harus diarahkan pada stabilitas harga pangan, kelancaran distribusi barang, serta penguatan program perlindungan sosial.
Perkuat Jaring Pengaman Sosial
Selain efisiensi anggaran, PDIP Jawa Timur juga meminta pemerintah daerah memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain buruh, petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Deni, keberpihakan terhadap kelompok ekonomi lemah merupakan prinsip utama perjuangan partai.
“Keberpihakan kepada rakyat kecil adalah prinsip ideologis PDI Perjuangan. Karena itu arahan DPP harus dijalankan dengan disiplin sebagai bentuk komitmen melindungi kepentingan rakyat,” tegasnya.
DPD PDIP Jawa Timur memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah serta Fraksi PDIP di DPRD agar instruksi tersebut dapat dijalankan secara efektif di seluruh wilayah provinsi.
“Ini momentum bagi pemerintah daerah menunjukkan kepemimpinan yang responsif, disiplin anggaran, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
