Oleh: Ahmad Fathorrozi *)
Terhentinya operasional transportasi laut rute Gresik–Bawean dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat di Pulau Bawean resah. Kapal yang menjadi satu-satunya jalur transportasi utama itu tidak lagi beroperasi, menyebabkan arus distribusi barang dan mobilitas warga lumpuh total. Pedagang di pasar-pasar yang ada di Bawean mengaku kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Bahkan harga bahan makanan mulai merangkak naik akibat terputusnya distribusi dari Gresik.
Di samping itu, nelayan dan pelaku usaha kecil lainnya juga terkena dampak karena akses pemasaran produk mereka terhambat. Tak hanya kondisi perekonomian yang lumpuh, ratusan penumpang yang akan pulang ke Bawean juga merasakan dampaknya. Mereka harus bermalam di Gresik untuk menunggu kejelasan dan kepastian kapal beroperasi.
Situasi ini menegaskan betapa vitalnya jalur laut Gresik–Bawean bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pulau Bawean yang terletak sekitar 80 mil dari daratan Jawa nyaris sepenuhnya bergantung pada transportasi laut.
Namun, kondisi krisis ini juga membuka pertanyaan besar mengenai keseriusan Pemkab Gresik dalam menata sistem transportasi laut yang berkelanjutan dan tangguh. Selama ini, operasional kapal penyeberangan sering terhenti karena alasan teknis, cuaca, maupun faktor administrasi. Akan tetapi, belum terlihat adanya kebijakan strategis dari Pemkab Gresik untuk mengantisipasi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
Analisis kritis menunjukkan bahwa Pemkab Gresik seakan hanya menjadi “penonton” dalam setiap krisis transportasi laut menuju Bawean. Tidak ada alternatif transportasi darurat, tidak ada jaminan logistik untuk masyarakat, serta minim langkah koordinasi dengan pihak provinsi maupun pemerintah pusat.
Padahal, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan, akses transportasi ke wilayah kepulauan semestinya menjadi prioritas utama karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kebijakan Pemkab Gresik yang lebih banyak berfokus pada pembangunan daratan utama, tanpa diimbangi perhatian serius ke Bawean, dinilai sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan wilayah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara Bawean dan daratan Jawa.
Masyarakat menuntut adanya langkah nyata berupa: (1) penyediaan kapal cadangan yang siap beroperasi, (2) pembentukan regulasi khusus tentang jaminan distribusi logistik ke Bawean, dan (3) komitmen Pemkab Gresik dalam mengawal kebijakan transportasi laut ke tingkat provinsi dan nasional.
Tanpa kebijakan yang visioner, Pulau Bawean akan terus berada dalam lingkaran krisis setiap kali kapal penyebrangan berhenti beroperasi. Selama itu pula, perekonomian masyarakat Pulau Bawean akan tetap berada di ujung tanduk.
Solusi yang Harus Diambil Pemkab Gresik
A. Ketersediaan Kapal Cadangan & Penambahan Jadwal Operasional
Pemerintah Gresik perlu menyediakan kapal cadangan operasional atau bekerja sama dengan operator swasta agar tidak terjadi penghentian total. Desakan untuk menambah jadwal kapal agar tidak membebani ekonomi masyarakat dan memperlancar logistik lokal telah disampaikan oleh tokoh masyarakat Bawean. Mereka menuntut “pengusaha kapal menurunkan tarif tiket pasca gempa” hingga “meminta pemkab gresik untuk menambah armada kapal yang memadai dan menambah jadwal operasi kapal” demi meringankan beban warga dan membantu distribusi bantuan logistik.
B. Subsidi dan Bantuan Langsung Tarif untuk Masyarakat Ekonomi Rendah
Pemkab Gresik telah melakukan intervensi melalui Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2023 yang memberikan subsidi tarif sebesar Rp14.000 per penumpang kelas ekonomi tiap perjalanan. Realisasinya pada tahun 2024 mencakup kuota subsidi untuk 24.710 penumpang Express Bahari dan 22.926 penumpang KMP Gili Iyang. Langkah ini harus diperluas —baik volume maupun domisili— agar mencakup seluruh masyarakat yang terdampak, terutama saat operasional kapal terhenti.
C. Penguatan SDM Transportasi Laut
Pendidikan dan pelatihan transportasi laut (Basic Safety Training, Safety Awareness Training, Advanced Fire Fighting) telah dilaksanakan oleh KUPP Bawean bersama Poltekpel Surabaya, dengan diikuti 334 peserta asal Bawean . Program ini mendukung keselamatan pelayaran dan menciptakan tenaga lokal yang kompeten. Pemerintah perlu terus memperluas pelatihan ini dan memastikan lulusan terserap dalam operasional kapal maupun manajemen logistik.
D. Akses Program Nasional Tol Laut untuk Penguatan Distribusi
Meskipun belum menjangkau rute Gresik–Bawean, program nasional Sea Toll (Tol Laut) berhasil menurunkan harga komoditas di wilayah terpencil hingga ratusan persen dan memperkuat konektivitas pulau kecil. Pemkab Gresik dapat mengadvokasi agar rute Gresik–Bawean masuk dalam skema subsidi atau penguatan Tol Laut. Sehingga distribusi barang kebutuhan pokok lebih murah, terjamin, dan tidak mudah terganggu.
Analisis Kebijakan Publik: Transportasi Laut untuk Kesejahteraan Bawean
Dalam perspektif kebijakan publik, terhentinya transportasi laut Gresik–Bawean menunjukkan lemahnya perencanaan dan implementasi kebijakan daerah terhadap wilayah kepulauan. Menurut teori public policy cycle, kebijakan transportasi seharusnya melibatkan tahap perumusan masalah, pembuatan alternatif, implementasi, hingga evaluasi. Sayangnya, Pemkab Gresik tampak hanya bergerak pada tahap responsif sesaat (ad hoc), bukan pada perencanaan jangka panjang.
Kebijakan yang lebih berpihak perlu diarahkan pada tiga aspek utama: aksesibilitas, keberlanjutan, dan keadilan wilayah. Pertama, aspek aksesibilitas menuntut adanya kepastian transportasi laut yang reguler, terjangkau, dan tidak bergantung pada satu operator saja. Pemkab Gresik harus memperjuangkan masuknya jalur Bawean dalam program nasional Tol Laut untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan mobilitas manusia tidak terhenti.
Kedua, aspek keberlanjutan menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur penunjang, seperti dermaga modern, kapal cadangan berbasis energi ramah lingkungan, serta pelatihan SDM pelayaran yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar transportasi laut, Dr Djoko Setijowarno, yang menegaskan bahwa “pemerintah daerah harus menempatkan transportasi laut bukan sebagai komplementer, tetapi sebagai backbone pembangunan wilayah kepulauan.”
Ketiga, aspek keadilan wilayah harus menjadi roh utama kebijakan. Selama ini, pembangunan lebih terkonsentrasi di daratan utama Gresik, sementara Bawean terpinggirkan. Dengan menerapkan prinsip affirmative policy, Pemkab Gresik dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi layanan transportasi laut Bawean, termasuk subsidi tarif, penjaminan logistik, hingga pembentukan BUMD maritim yang mengelola penyebrangan secara transparan.
Jika kebijakan publik diarahkan pada tiga aspek tersebut, maka transportasi laut bukan sekadar alat mobilitas, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bawean, memperkuat daya saing lokal, serta menutup kesenjangan pembangunan antara pulau dan daratan utama.
Penutup
Dengan kombinasi langkah-langkah konkret ini —penambahan kapal cadangan, penguatan subsidi, peningkatan SDM lokal, dan akses ke skema nasional. Selain itu, Pemkab Gresik juga harus menerapkan 3 aspek utama dalam kebijakan publik, sehingga Pemkab Gresik tidak lagi sekadar menjadi penonton, tetapi bertindak sebagai pelindung dan penggerak utama perekonomian Bawean.
Tanpa itu, Pulau Bawean akan kembali terjebak dalam krisis berulang setiap kali transportasi laut terganggu. Namun yang terjadi selama ini, setiap kali persoalan Kapal Gresik-Bawean terjadi, Pemkab Gresik selalu kurang responsif dalam memberikan solusi, sehingga berdampak kepada kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Bawean.
*) Ahmad Fathorrozi, Dosen Inhafi Bawean sekaligus Sekretaris PC GP Ansor Bawean.
