TheJatim. Surabaya – Penahanan Surat Keterangan Lahir (SKL) hingga dokumen-dokumen penting oleh pihak Rumah Sakit Swasta di Surabaya, dialami oleh Silvia Damayanti Warga Maspati V/90A. Membuat Silvia terpaksa mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Kamis (14/10/2021).
Menurut kisahnya, sekitar bulan Agustus tahun 2020 lalu, Silvia Damayanti harus melakukan operasi Caesar di salah satu RS Swasta. Ketika operasi berjalan lancar, kemudian muncul persoalan bagi Silvia, dikarenakan tagihan yang diminta dari pihak Rumah Sakit melebihi jangkauan kemampuannya.
Menurut Silvia, tagihan yang diminta pihak Rumah Sakit sebesar Rp. 28.000.000,- meski begitu Silvia dan keluarganya berusaha untuk membayar tagihan yang dianggap sangat memberatkan. “Setelah dipotong uang muka Rp. 4.000.000,- dan Saya bayar dengan cara mengansur. Saat ini, sisa tagihan yang saya tanggung Rp. 15.000.000,” katanya.
Silvia melanjutkan, hingga saat ini pihak Rumah Sakit menahan dokumen-dokumen penting miliknya dan suaminya. Sehingga, tidak bisa mengurus akta anaknya yang lahir setahun yang lalu. “Saya kesulitan mengurus akta, karena KTP dan SKL ditahan pihak Rumah Sakit,” keluhnya.
Menurut Silvia, Ia dengan keluarga merasa terdesak, yang akhirnya melaporkan persoalan yang menderanya ke salah satu Anggota DPRD Kota Surabaya. “Karena Saya ditagih terus. Akhirnya curhat ke Om Baktiono. Dan, disarankan melaporkan ke fraksi PDIP,” ujarnya.
Saat di ruang Fraksi PDI-Perjuangan, Silvia dan suaminya ditemui oleh Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Sekretaris Fraksi PDIP dan Khusnul Chotimah anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya. Kepada keduanya, Silvia dan keluarga melaporkan persoalan yang sedang diterimanya.
Abdul Ghoni mengatakan, hari ini Fraksi PDI Perjuangan mendapat pangaduan dari seorang warga yang kesulitan membayar tagihan biaya bersalin. Atas persoalan ini Ghoni menegaskan, PDIP sebagai Partai Wong Cilik siap membantu setiap kesulitan yang menimpa warga Surabaya. “Kita akan kirim surat ke Walikota, Kadinkes, dan pihak Rumah Sakit,” ujarnya.
Ghoni berharap, persoalan yang seperti dialami Silvia dan keluarganya tidak terulang lagi di Kota Surabaya. Dikarenakan menyangkut warga Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). “Apalagi yang bersangkutan sudah menyodorkan Kartu BPJS, tapi pihak Rumah Sakit menolaknya. Saya berhadap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini,” pungkasnya.
