Thejatim. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menyatakan bahwa desakan Partai Demokrat terkait percepatan pengumuman calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan memiliki muatan politis yang kuat.

“Aksi Partai Demokrat ini adalah rencana jaga-jaga jika Anies memilih sosok lain sebagai cawapres, maka Demokrat bisa keluar dari Koalisi Perubahan dan mencari koalisi lain yang lebih menguntungkan bagi AHY,” kata Ari Junaedi pada Jumat (9/6/2023).

Menurut Ari, jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, Partai Demokrat masih memiliki waktu yang cukup untuk mencari koalisi baru yang dianggap lebih menguntungkan daripada Koalisi Perubahan.

Ari mengungkapkan bahwa Demokrat memiliki pertimbangan politik, apakah tetap bertahan di Koalisi Perubahan atau mencari strategi baru mengingat terus menurunnya elektabilitas Anies.

“Ibarat dalam perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan menjual saham di saat harga sedang turun atau tetap mempertahankan saham meskipun berpotensi merugi,” ungkap Ari, yang juga dosen Universitas Indonesia.

Ari juga menilai bahwa argumen Demokrat mengenai penurunan elektabilitas Anies akibat belum diumumkannya cawapres merupakan sebuah anggapan yang tidak masuk akal. Pasalnya, dua calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga belum mengumumkan calon wakil presiden mereka.

Apabila Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan, Ari menyatakan bahwa partai tersebut dapat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun demikian, bergabung dengan koalisi tersebut tidak menjamin AHY akan dipilih sebagai cawapres.

Namun, dengan elektabilitas yang besar, peluang kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi daripada Anies, dan kubu Gerindra menawarkan potensi politik yang lebih menjanjikan bagi Demokrat.

“Dalam hal ini, Demokrat memahami betul bahwa kekuatan politik yang begitu besar diberikan kepada Koalisi Perubahan, namun tanpa dukungan politik yang jelas bagi AHY,” tegas Ari.

Sebagai informasi, Partai Demokrat telah mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies, paling lambat pada bulan Juni 2023. Demokrat berpendapat bahwa penurunan elektabilitas Anies terjadi karena belum diumumkannya calon wakil presiden.

Namun, nasib desakan tersebut ditolak oleh Partai Nasdem, sesama anggota Koalisi Perubahan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menekankan bahwa salah satu poin dalam piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberikan mandat kepada Anies sebagai calon presiden untuk memilih calon wakil presiden sesuai dengan lima kriteria yang telah ditentukan.

Ali menjelaskan bahwa Partai Nasdem meminta Partai Demokrat untuk tidak memaksakan deklarasi cawapres. Ia mengingatkan bahwa proses pemilihan cawapres harus mengikuti aturan yang telah disepakati dalam koalisi tersebut.

“Kami berharap Partai Demokrat dapat memahami bahwa keputusan mengenai cawapres harus didasarkan pada kriteria yang telah disepakati bersama. Tidak ada alasan untuk tergesa-gesa dalam pengumuman tersebut,” ujar Ali.

Ali juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kekompakan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia berharap semua pihak dapat tetap fokus pada persiapan menjelang Pemilu 2024 dan tidak terpengaruh oleh spekulasi politik yang tidak konstruktif.

Dengan penolakan dari Partai Nasdem terhadap desakan Partai Demokrat, situasi mengenai pengumuman cawapres Anies Baswedan menjadi semakin kompleks. Sementara itu, masyarakat dan pihak-pihak terkait terus menantikan keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi pendamping Anies dalam pertarungan Pemilu mendatang. (jml)