Thejatim.com – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan Pemerintah RI tengah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan tahun 2025.
Penegasan itu ia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/09/2025). Rapat terbatas tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menyampaikan, program pertama adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan bertempat di sektor industri.
“Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP),” ujarnya mellansir dari setneg.go.id, Selasa (16/9/2025).
“Penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang. Anggarannya sudah tersedia sebesar Rp198 miliar,” imbuh Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya terlaksana pada sektor padat karya.
“Ini berlanjut ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja. Ini 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kg untuk bulan Oktober–November. Kemudian akan evaluasi untuk bulan Desember. “Nah itu perlu dana sebesar Rp7 triliun,” ungkapnya.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
“Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
“Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian,” tambah Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga turun dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen.
“Nah, ini targetnya Rp150 miliar. Tahun ini target sampai seribu (penerima manfaat). Namun tahun depan akan meningkat jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan jadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025.
“Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Alokasi total anggarannya mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub,” tuturnya.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Dan untuk RDTR itu tersedia dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya perkiraan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space). Titiknya di Jakarta, dan akan menyesar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” pungkasnya.
