TheJatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna, Jum’at (22/8/2025) Malam.
Agendanya penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur itu dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Masrukin, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan juga hadir.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menyampaikan, secara umum menerima dokumen RPJMD untuk dilanjutketahap berikutnya.
Namun dengan beberapa catatan agar dokumen disusun dengan komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Legislatif menilai program prioritas bupati dan wakil bupati belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Karena itu, Ali Masykur menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan visi kepala daerah.
”Secara umum semua fraksi menerima untuk dilanjutkan. Tapi, ada beberapa yang belum dimasukkan Bapperida Pamekasan, salah satunya mengenai program prioritas bupati,” tutur politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurutnya, RPJMD harus menjadi dokumen teknokratis yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Ali Masykur menegaskan, rancangan tersebut harus bermanfaat baik untuk program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pamekasan.
Karena itu, legislatif menginginkan dokumen tersebut disempurnakan sebelum di sahkan menjadi peraturan daerah (perda).
Dengan begitu, arah pembangunan lima tahun kedepan lebih terukur dan berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Fraksi PKB Moh Faridi menyampaikan, tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian.
“Pertama, pada aspek kerangka kebijakan ekonomi makro,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, target indikator utama dinilai belum sepenuhnya realistis, kesenjangan ekonomi masih lebar.
“Bahkan, beberapa sektor belum optimal,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Kedua, dalam sektor sosial dan pembangunan manusia dinilai belum sepenuhnya realistis.
Menurut Faridi, target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga tidak logis.
“Sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlalu minim,” ungkapnya.
Ketiga, ihwal infrastruktur dan lingkungan, target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dinilai pesimis.
“Maka, catatan ini diharapkan menjadi bahan revisi, sebelum RPJMD tersebut resmi ditetapkan sebagai regulasi daerah,” pungkas Faridi.
