TheJatim.com – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak YeBe, menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Sorotan utama tertuju pada sektor hukum, keamanan, serta kebijakan strategis yang dinilai berpotensi memicu instabilitas jika tidak segera dievaluasi.
Evaluasi menyeluruh, menurut Cak YeBe, menjadi penting saat pemerintahan memasuki tahun kedua. Langkah ini diperlukan agar berbagai risiko dan kendala dapat diantisipasi sejak awal, terutama persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Sebagai orang yang bergerak di bidang hukum dan pemerintahan, saya mencatat ada beberapa kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas bila tidak segera dibenahi,” ujar Cak YeBe usai kegiatan donor darah di DPC Gerindra Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu mengakui kinerja pelayanan publik Pemkot Surabaya menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia menilai celah di bidang hukum masih sangat lebar dan perlu perhatian serius dari jajaran pemerintah kota.
“Pelayanan publik sudah cukup apik, tapi di sektor hukum gap-nya masih besar,” kata pria yang juga dikenal sebagai pemilik sabuk Dan II Jiu Jitsu tersebut.
Dalam catatannya, terdapat sejumlah rapor merah selama satu tahun pemerintahan Eri–Armuji. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebijakan hukum serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan dan program Pemkot Surabaya yang sempat memicu polemik. Mulai dari survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan, pembentukan satuan tugas, hingga program kampung tematik dan pengelolaan aset daerah.
“Beberapa kasus bahkan sempat viral dan kontraproduktif di masyarakat. Ini jelas harus jadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Menurut Cak YeBe, persoalan sengketa tanah, dinamika organisasi kemasyarakatan, serta tata kelola parkir menjadi pemicu utama kerawanan instabilitas politik dan sosial di Surabaya. Penyelesaiannya dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tepat secara regulasi dan melibatkan berbagai pihak.
Ia juga mengkritik pola komunikasi Pemkot Surabaya yang dinilai kerap tidak melibatkan DPRD sejak tahap awal perencanaan kebijakan. Legislator, kata dia, sering kali baru diajak berdiskusi ketika masalah sudah muncul di lapangan.
“Kami di DPRD sering tidak dilibatkan di awal. Tapi saat ada kendala, baru legislatif dan APH diajak mencari solusi,” ucapnya.
Ke depan, Cak YeBe mendorong agar setiap rencana pembangunan dan kebijakan strategis dibahas bersama DPRD serta melibatkan partisipasi publik sejak tahap perencanaan. Ia meyakini sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya yakin Eri dan Armuji punya kapasitas untuk melakukan perbaikan. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Surabaya bisa keluar dari bayang-bayang instabilitas hukum dan politik,” pungkasnya.
