TheJatim.com – Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar audiensi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Balai Kota Surabaya, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum resmi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus gagasan kebijakan terkait arah pembangunan Kota Pahlawan.
Audiensi dipimpin Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan yang juga menjabat Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyerahkan dokumen bertajuk Manifesto Perjuangan Aliansi BEM Surabaya yang memuat 13 poin tuntutan serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan kota.
Menurut Nasrawi, forum dialog dengan pemerintah daerah merupakan ruang konstitusional bagi mahasiswa untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia menilai capaian pembangunan Surabaya selama ini tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ketimpangan sosial yang masih terjadi di lapangan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan Surabaya mencapai 3,56 persen atau sekitar 105.090 jiwa pada Maret 2025. Nasrawi menilai angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan masih banyak warga yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, hunian layak, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Selain itu, ABS juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya yang berada di kisaran 4,9 persen pada 2024. Menurut mereka, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan realitas pekerja informal, pekerja kontrak tanpa jaminan sosial, serta fenomena underemployment yang masih banyak terjadi di kawasan perkotaan.
“Pertumbuhan pusat bisnis dan properti belum tentu sejalan dengan terciptanya pekerjaan yang layak dan berkelanjutan,” kata Nasrawi kepada The Jatim, Kamis (5/3/2026).
Mahasiswa juga mengangkat isu keamanan kota, khususnya meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah Surabaya. Fenomena ini dinilai mengikis rasa aman masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang kerap menjadi korban.
ABS mendorong pemerintah kota memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi, seperti integrasi kamera pengawas, sistem pelaporan digital, serta koordinasi yang lebih efektif dengan aparat keamanan.
Di sektor kesehatan, mahasiswa menyoroti persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dialami sejumlah warga akibat kendala administratif atau perubahan status penerima bantuan iuran (PBI). Mereka menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh terhambat prosedur birokrasi yang berbelit.
“Tidak boleh ada warga yang tertolak berobat hanya karena sistem yang tidak adaptif,” tegas Nasrawi.
Dalam aspek tata kelola kota, ABS juga menyinggung maraknya praktik juru parkir liar tanpa atribut resmi maupun karcis retribusi. Praktik tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka ruang intimidasi terhadap masyarakat pengguna jasa parkir.
Salah satu poin utama dalam manifesto mahasiswa adalah desakan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Surabaya Waterfront Land yang berstatus Proyek Strategis Nasional. ABS menilai proyek reklamasi pesisir tersebut berpotensi mengancam ruang hidup nelayan tradisional serta berdampak pada ekosistem mangrove di kawasan pesisir Surabaya.
Mahasiswa meminta transparansi penuh terhadap dokumen perencanaan proyek, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), skema investasi, hingga potensi dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, ABS mendorong reformasi tata kota berbasis keberlanjutan. Usulan tersebut mencakup solusi sistemik terhadap banjir musiman, penambahan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat yang berorientasi jangka panjang.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga mengusulkan pembentukan dialog berkala antara Pemerintah Kota Surabaya dan organisasi mahasiswa. Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terinstitusionalisasi agar aspirasi publik dapat disampaikan secara konstruktif.
“Audiensi ini bukan seremoni, melainkan momentum untuk memastikan pembangunan Surabaya tetap berpihak pada prinsip keadilan sosial,” ujar Nasrawi.
Berdasarkan berita acara yang ditandatangani bersama, Pemerintah Kota Surabaya menerima seluruh masukan dari Aliansi BEM Surabaya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
ABS menegaskan akan terus mengawal implementasi komitmen tersebut. Bagi mahasiswa, pembangunan harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta penguatan demokrasi partisipatif.
“Jika pembangunan menjauh dari rakyat, mahasiswa akan mendekatkannya kembali,” kata Nasrawi.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa menjaga arah pembangunan Surabaya agar tetap selaras dengan semangat Kota Pahlawan, yakni pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.
