TheJatim.com – Momentum peringatan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kembali menjadi ruang refleksi bagi kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Jawa Timur menegaskan bahwa sejarah politik Indonesia tidak boleh dilupakan maupun dimanipulasi karena memiliki pelajaran penting bagi masa depan demokrasi.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menilai Supersemar bukan sekadar dokumen administratif dalam perjalanan negara. Peristiwa yang terjadi pada 11 Maret 1966 itu dinilai menjadi titik awal perubahan besar dalam struktur kekuasaan nasional yang kemudian melahirkan era pemerintahan Orde Baru.
“Supersemar menjadi pengingat bahwa konsentrasi kekuasaan yang didukung kekuatan militer dapat menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan praktik militerisme kembali menguat dalam kehidupan politik dan pemerintahan,” kata Deni dalam pernyataannya di Surabaya, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk membaca sejarah secara jujur dan kritis. Hal tersebut penting agar praktik-praktik yang pernah terjadi pada masa lalu tidak kembali muncul dalam bentuk baru di masa kini.
BEM Nusantara Jawa Timur menilai demokrasi yang sehat harus menempatkan militer pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Peran militer dalam sistem demokrasi tidak boleh melebar hingga mendominasi ruang politik sipil maupun proses pengambilan kebijakan publik.
Sejarah pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, kata Deni, menjadi contoh bagaimana militerisme dalam politik dapat melahirkan konsolidasi kekuasaan yang kuat. Kondisi tersebut juga disertai pembatasan kebebasan sipil, kontrol ketat terhadap kritik publik, hingga berbagai catatan pelanggaran hak asasi manusia.
Karena itu, mahasiswa diminta tidak bersikap pasif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia menilai kampus dan organisasi mahasiswa tetap menjadi ruang penting untuk menjaga tradisi kritik terhadap kekuasaan.
“Mahasiswa harus berdiri di garis depan untuk menolak normalisasi militerisme dalam politik sipil. Demokrasi tidak boleh disandera oleh kekuatan yang seharusnya berada di luar arena politik,” ujarnya.
Selain itu, BEM Nusantara Jawa Timur menekankan bahwa keberlangsungan demokrasi juga sangat bergantung pada keberanian masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara. Setiap kebijakan yang berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer dinilai perlu dikritisi secara terbuka.
Melalui refleksi peringatan Supersemar, organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan sejumlah sikap politik. Di antaranya menolak kebangkitan militerisme dalam ruang pemerintahan sipil, menjaga prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi, serta memperkuat peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan negara.
BEM Nusantara Jawa Timur juga menegaskan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Setiap bentuk pembungkaman kritik atau pembatasan kebebasan sipil dinilai berpotensi melemahkan sistem demokrasi yang telah dibangun melalui proses panjang reformasi.
“Sejarah telah memberikan pelajaran mahal bagi bangsa ini. Generasi muda harus memastikan masa depan Indonesia tidak berjalan mundur,” tegas Deni.
Bagi kalangan mahasiswa, peringatan Supersemar bukan sekadar peristiwa historis tahunan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan pengawasan aktif dari masyarakat agar tidak tergerus oleh konsentrasi kekuasaan maupun dominasi kekuatan non-sipil dalam pemerintahan.
