TheJatim.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Kamis malam (12/3/2026) di kawasan Jalan Salemba I, Kecamatan Senen, Jakarta.
Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menilai serangan terhadap aktivis pembela hak asasi manusia tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa karena berpotensi menciptakan iklim ketakutan bagi masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.
Berdasarkan kronologi yang beredar di ruang publik, korban diketahui sebelumnya menghadiri diskusi publik serta podcast yang membahas isu keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam ranah sipil. Diskusi tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi yang lazim dalam negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Namun serangan brutal yang terjadi setelah kegiatan tersebut justru memunculkan kekhawatiran bahwa suara kritis dari masyarakat sipil dapat dibalas dengan tindakan kekerasan.
Koordinator Aliansi BEM Kabupaten Malang, Alfarisi, menilai insiden ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam melindungi aktivis dan pembela hak asasi manusia.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kekerasan terhadap individu yang menyuarakan kepentingan publik terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas.
“Peristiwa ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi. Ketika aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat justru menjadi sasaran kekerasan, negara harus hadir dan memastikan keadilan ditegakkan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mengusut tuntas kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Mahasiswa menilai pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja. Aparat penegak hukum diminta mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual serta motif di balik serangan tersebut.
Aliansi BEM Kabupaten Malang juga menilai kasus ini menjadi indikator penting bagi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Jika serangan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius, maka hal itu berpotensi memperkuat budaya impunitas dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Pertama, mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus secara profesional dan transparan.
Kedua, aparat penegak hukum diminta tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri aktor intelektual serta motif yang melatarbelakangi serangan tersebut.
Ketiga, negara diminta menjamin perlindungan bagi aktivis, pembela hak asasi manusia, serta masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.
Keempat, mahasiswa mendorong agar proses penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan.
Selain itu, Aliansi BEM Kabupaten Malang juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa untuk terus mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas.
Mereka menegaskan bahwa kekerasan terhadap aktivis tidak boleh dinormalisasi dalam negara demokrasi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dinilai menjadi satu-satunya cara untuk memastikan keadilan ditegakkan sekaligus menjaga ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat sipil.
