TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan langkah pengawasan ketat terhadap potensi meningkatnya urbanisasi pasca Lebaran 2026. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang masuk ke Kota Pahlawan setelah arus balik mudik.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pemerintah kota akan memantau setiap pendatang yang datang ke Surabaya, terutama terkait kepastian pekerjaan dan sumber penghasilan mereka.
Menurutnya, pendataan tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota di tengah potensi lonjakan urbanisasi setelah momentum Lebaran.
“Kalau tidak memiliki pekerjaan yang jelas, tentu akan kami pertimbangkan untuk tidak masuk ke Surabaya,” ujar Eri, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, pengalaman setiap tahun menunjukkan bahwa arus urbanisasi setelah Lebaran sering membawa persoalan baru di kota besar, mulai dari meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti pengemis dan gelandangan, hingga potensi tindak kriminalitas.
Karena itu, Pemkot Surabaya akan melibatkan berbagai perangkat daerah hingga unsur pemerintahan paling bawah, seperti kelurahan, RT, dan RW untuk melakukan pengawasan terhadap arus pendatang.
“Pengawasan ini penting agar kita bisa memastikan siapa yang datang, bekerja di mana, dan tinggal di mana. Dengan begitu kondisi keamanan dan ketertiban kota bisa tetap terjaga,” jelasnya.
Eri juga mengimbau masyarakat yang membawa pekerja dari luar daerah, seperti asisten rumah tangga atau tenaga kerja lainnya, agar melaporkan keberadaan mereka kepada pengurus lingkungan setempat. Pelaporan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pendataan kependudukan dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan.
“Dengan laporan tersebut kita bisa mengetahui berapa jumlah warga Surabaya dan berapa pendatang yang datang, termasuk pekerjaan mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M Fikser, mengatakan fenomena urbanisasi pasca Lebaran merupakan dinamika tahunan yang selalu menjadi perhatian pemerintah kota.
Menurutnya, Surabaya tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari penghidupan. Namun para pendatang diharapkan datang dengan keterampilan, pekerjaan yang jelas, serta tujuan yang pasti.
“Surabaya tidak menutup diri bagi pendatang. Tetapi mereka harus memiliki keahlian dan rencana hidup yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya akan menggelar operasi yustisi yang melibatkan aparat wilayah mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Dalam operasi tersebut, pendatang akan diperiksa terkait kelengkapan administrasi kependudukan, kepastian tempat tinggal, serta pekerjaan yang dimiliki.
Kepala Satpol PP Surabaya, Achmad Zaini, menambahkan bahwa pengawasan terhadap pendatang juga akan dilakukan melalui koordinasi lintas daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendatang yang datang ke Surabaya tidak hanya bermodal janji pekerjaan tanpa kepastian yang jelas.
“Kalau ada yang datang dengan janji pekerjaan tertentu, kita juga akan cek dokumen dan perusahaan yang dimaksud,” katanya.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran setiap tahun mencapai puluhan juta orang. Sebagian di antaranya memilih menetap di kota besar setelah arus balik, sehingga meningkatkan potensi urbanisasi.
Karena itu, Pemkot Surabaya menilai pengawasan pendatang menjadi langkah strategis untuk mencegah bertambahnya PMKS, menjaga ketertiban kota, sekaligus memastikan para pendatang memiliki kehidupan yang layak di kota metropolitan tersebut.
