TheJatim.com – Rotasi 78 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinilai sebagai langkah strategis untuk menyegarkan organisasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini disebut menjadi sinyal tegas bahwa evaluasi berbasis kinerja mulai diterapkan secara lebih serius.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian penting dari dinamika birokrasi modern. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi pemicu bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja lebih optimal sesuai target pembangunan daerah.
“Rotasi ini bukan sekadar mutasi biasa, tapi menjadi trigger agar kepala OPD bekerja lebih keras sesuai harapan warga dan target wali kota,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, proses rotasi idealnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan terukur. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pejabat yang tidak mampu memenuhi ekspektasi publik perlu diganti agar pelayanan tetap berjalan maksimal.
Menurut dia, langkah ini sekaligus membuka ruang bagi ASN lain yang memiliki kompetensi dan kapasitas lebih baik untuk mengambil peran strategis. Dengan begitu, roda pemerintahan bisa berjalan lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
“Pejabat yang kinerjanya belum sesuai ekspektasi sudah seharusnya diganti. Ini soal kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Yona juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam proses rotasi. Ia menekankan bahwa penempatan jabatan harus berbasis profesionalitas, bukan kedekatan personal atau faktor non-teknis lainnya.
“Kalau rotasi dilakukan secara profesional dan bukan karena faktor kedekatan, DPRD tentu mendukung penuh,” katanya.
Sorotan khusus juga diarahkan pada penunjukan Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Menurut Yona, pengalaman Eddy sebelumnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menjadi modal penting dalam penguatan sistem data.
Dalam beberapa tahun terakhir, Dispendukcapil Surabaya dinilai berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong integrasi data sebagai dasar perumusan kebijakan publik.
Peran Diskominfo kini semakin krusial, terutama sebagai leading sector dalam implementasi program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam menyatukan basis data untuk meningkatkan akurasi bantuan sosial dan perencanaan pembangunan.
“Dengan pengalaman tersebut, koordinasi lintas OPD akan lebih mudah. Ini penting untuk menuntaskan program DTSEN yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Secara lebih luas, rotasi pejabat juga dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang terus didorong pemerintah daerah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penyegaran jabatan dapat meningkatkan produktivitas organisasi, selama diiringi dengan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berbasis digital, Pemkot Surabaya dituntut mampu menghadirkan birokrasi yang responsif. Rotasi pejabat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan target tersebut tercapai.
Yona berharap, langkah ini tidak berhenti pada seremonial semata, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Harapannya jelas, kinerja meningkat dan pelayanan publik semakin baik. Itu yang paling dirasakan warga,” pungkasnya.
