TheJatim.com – Gelombang penolakan terhadap truk bertonase besar di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, kian menguat. Warga turun langsung ke jalan dengan melakukan aksi blokade sebagai bentuk protes atas lalu lalang kendaraan berat yang dinilai membahayakan keselamatan sekaligus merusak lingkungan pemukiman.

Aksi ini tak berdiri sendiri. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jember turut menyatakan dukungan penuh. Mereka menilai langkah warga merupakan respons wajar atas situasi yang sudah berlangsung lama tanpa penanganan konkret dari pemerintah daerah.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup IMM Jember, Iqbal Habibi, menegaskan bahwa jalan di kawasan pemukiman semestinya menjadi ruang aman bagi masyarakat, bukan berubah fungsi menjadi jalur kendaraan industri. Menurutnya, keberadaan truk besar tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga memperburuk kualitas udara akibat debu yang ditimbulkan.

“Jalan pemukiman seharusnya memberi rasa aman, bukan menjadi sumber ancaman jiwa dan polusi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Fenomena ini mencerminkan persoalan klasik di sejumlah daerah berkembang, di mana aktivitas industri kerap berbenturan dengan kepentingan warga. Di Puger, dampaknya terasa langsung: jalan cepat rusak, debu mengganggu kesehatan, hingga meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, terutama bagi anak-anak dan lansia.

IMM Jember menyoroti ketimpangan yang terjadi. Di satu sisi, aktivitas truk besar menguntungkan pihak industri. Namun di sisi lain, masyarakat harus menanggung beban kerusakan jalan dan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini dinilai tidak adil dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aturan transportasi dan tata ruang.

Sebagai bentuk sikap tegas, IMM Jember mengajukan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap izin trayek serta klasifikasi jalan yang dilalui kendaraan berat. Kedua, pengetatan pengawasan terhadap jam operasional dan kapasitas muatan truk. Ketiga, penyediaan solusi konkret yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga.

Iqbal, yang juga merupakan warga asli Puger, mengaku memahami betul keresahan yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut bukan sekadar jalur distribusi industri, melainkan ruang hidup yang harus dilindungi.

“Puger adalah rumah kami, bukan jalur industri yang bebas dieksploitasi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Hingga kini, warga bersama IMM Jember berkomitmen terus mengawal persoalan ini. Mereka berharap pemerintah tidak sekadar merespons secara normatif, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.