TheJatim.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya menggelar dialog interaktif bertema Komunikasi dalam Kebijakan di Rumah Bhineka, Senin (20/4/2026). Forum ini menjadi ruang temu antara mahasiswa dan Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, kritis, dan berdampak pada kebijakan publik.
Sekitar 100 mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya turut ambil bagian, mulai dari Umsura, Unesa, Ubhara, STAI Lukman Hakim, hingga STIDKI Ar-Rahmah. Mereka datang membawa satu tujuan yang sama, memastikan suara mahasiswa tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berlanjut menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah.
Dialog ini tidak sekadar seremoni. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan partisipasi publik, forum seperti ini menjadi krusial. Data sejumlah kajian kebijakan menunjukkan, rendahnya efektivitas program pemerintah sering kali bukan karena kurangnya anggaran, melainkan lemahnya komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat.
Perwakilan Pemkot Surabaya, Edi Setiawan dari Universal Communication (Unicom), menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar alat penyampai pesan, tetapi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terbentuk dari berbagai faktor yang sering kali diabaikan.
“Persepsi itu tidak berdiri sendiri. Dipengaruhi atensi, harapan, motivasi, hingga pengalaman. Kalau ini tidak dipahami, kebijakan yang baik pun bisa ditolak karena salah persepsi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun pola pikir yang matang dalam merespons kebijakan. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya soal kemampuan, tetapi juga kemauan dan konsistensi dalam bertindak. Tanpa itu, gagasan besar hanya akan berhenti sebagai wacana.
Fenomena jumping to conclusions atau menarik kesimpulan tanpa analisis turut disorot. Dalam konteks kebijakan publik, sikap ini dinilai berbahaya karena dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pada resistensi sosial.
Di sisi lain, Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan, menegaskan bahwa mahasiswa harus berada di garis depan dalam mengawal pembangunan daerah. Ia menilai, selama ini ruang dialog sering kali belum berjalan setara.
“Kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya jadi penonton. Dialog ini harus melahirkan komunikasi dua arah yang sehat, kritis, dan solutif,” tegasnya.
Menurut Nasrawi, hasil dari forum ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang diharapkan bisa masuk dalam pertimbangan kebijakan Pemkot Surabaya. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan forum serupa agar kolaborasi tidak berhenti pada satu momentum.
Langkah Aliansi BEM Surabaya ini mencerminkan pergeseran peran mahasiswa yang semakin adaptif. Tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga masuk ke ruang-ruang dialog, menyusun gagasan, dan mendorong perubahan berbasis data serta komunikasi efektif.
Jika konsisten dijaga, model kolaborasi seperti ini berpotensi menjadi pola baru dalam perumusan kebijakan di tingkat daerah—lebih inklusif, partisipatif, dan minim miskomunikasi.
