TheJatim.com – Suasana halaman depan Sekretariat Gedung Ormawa Universitas Bhayangkara Surabaya, Senin malam (18/5/2026), tampak berbeda dari biasanya. Ratusan mahasiswa duduk lesehan sambil menyaksikan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi”, lalu terlibat dalam diskusi panjang soal Papua, hak asasi manusia, hingga posisi kampus sebagai ruang kritik sosial.
Kegiatan bertajuk “Kolonialisme di Zaman Kita” itu digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya bersama BEM Fakultas Hukum dan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ubhara Surya. Acara tersebut menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa, aktivis, hingga akademisi untuk membicarakan isu Papua dari berbagai sudut pandang.
Film dokumenter “Pesta Babi” dipilih karena dinilai menghadirkan sisi lain kehidupan masyarakat Papua yang jarang muncul di ruang publik arus utama. Tayangan itu memperlihatkan persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan, hak masyarakat adat, ketimpangan pembangunan, hingga kebebasan berekspresi.
Diskusi menghadirkan Jerry Pigai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya, Zaldi Maulana dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta Dr. Jamil.
Dalam pemaparannya, Jerry Pigai menilai masih banyak persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Papua dan membutuhkan perhatian serius dari negara maupun masyarakat luas. Ia menyebut ketimpangan pembangunan dan minimnya ruang dialog masih menjadi tantangan yang dirasakan masyarakat di Papua hingga saat ini.
Sementara itu, Zaldi Maulana menegaskan pendekatan terhadap konflik Papua seharusnya tidak semata bertumpu pada aspek keamanan. Menurutnya, pendekatan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama tersebut.
“Persoalan Papua tidak bisa hanya dilihat dari sisi keamanan. Ada aspek kemanusiaan, hak sipil, dan ruang hidup masyarakat yang juga harus diperhatikan,” ujarnya dalam forum diskusi.
Di sisi lain, Dr. Jamil menjelaskan kampus memiliki fungsi penting sebagai ruang akademik untuk bertukar gagasan secara terbuka dan ilmiah. Ia menilai mahasiswa perlu menjaga budaya diskusi agar demokrasi tetap hidup di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat. Karena itu, ruang diskusi di kampus harus tetap dijaga tanpa rasa takut maupun tekanan.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Sejumlah mahasiswa tampak aktif mengajukan pertanyaan terkait konflik Papua, pembangunan nasional, hingga posisi generasi muda dalam merespons berbagai persoalan sosial di Indonesia.
Tak hanya menjadi ruang intelektual, kegiatan tersebut juga diwarnai aksi solidaritas berupa penggalangan donasi sukarela bagi pengungsi Papua. Aksi itu mendapat respons positif dari peserta yang hadir.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu Papua memang kembali ramai dibicarakan di berbagai ruang publik, termasuk kampus. Mulai dari isu konflik bersenjata, akses pendidikan dan kesehatan, hingga kebebasan sipil menjadi perhatian kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
Di tengah meningkatnya polarisasi di media sosial serta munculnya kekhawatiran terhadap menyempitnya ruang diskusi publik, kegiatan seperti ini dinilai menjadi pengingat penting bahwa kampus tetap harus menjadi ruang berpikir kritis dan ruang kemanusiaan.
Penyelenggara berharap kegiatan nobar dan diskusi tersebut mampu mendorong mahasiswa lebih peka terhadap persoalan bangsa dan tidak sekadar menjadi penonton terhadap isu sosial yang terjadi di Indonesia.
“Mahasiswa harus berani membuka ruang dialog dan membangun kesadaran kritis terhadap persoalan kemanusiaan,” ujar salah satu panitia kegiatan.
