TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya mulai menerapkan mekanisme baru dalam agenda reses anggota dewan dengan mewajibkan seluruh legislator menandatangani pakta integritas sebelum turun ke daerah pemilihan menyerap aspirasi masyarakat.
Kebijakan tersebut diterapkan menjelang pelaksanaan reses DPRD Surabaya yang dijadwalkan dimulai pada 20 Mei 2026. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat transparansi penggunaan anggaran, menjaga marwah lembaga legislatif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat.
Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan, seluruh anggota dewan telah mendapatkan pembekalan hukum dan administrasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya sebelum pelaksanaan reses dimulai.
Menurut politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk itu, langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal agar seluruh anggota DPRD memiliki standar komitmen yang sama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Tujuan kita bagaimana semua anggota DPRD ini niatnya baik, tujuannya baik, mensejahterakan masyarakat dan membawa Kota Surabaya lebih maju,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Ipuk menjelaskan, kegiatan reses merupakan amanat konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam Pasal 239 ayat (1), anggota legislatif diwajibkan turun ke daerah pemilihan pada setiap masa reses guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Namun di balik kegiatan tersebut, terdapat penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. Karena itu, DPRD Surabaya memilih langkah pencegahan dengan menggandeng jaksa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk memberikan pemahaman hukum kepada seluruh anggota dewan.
“Lebih baik kita melakukan langkah persuasif. Ini pertama kali DPRD mendapatkan pendampingan dari kejaksaan, khususnya Datun, agar hal-hal yang berkaitan dengan tata usaha negara dan administrasi bisa dipahami seluruh anggota DPR,” katanya.
Ia menilai ritme kerja politik anggota DPRD sangat dinamis. Di satu sisi, anggota dewan dituntut cepat merespons kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, seluruh proses administrasi dan penggunaan anggaran tetap harus sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Anggota DPRD ini ritme kegiatannya terus bergerak dan harapan masyarakat juga terus datang. Maka pemahaman hukum dan administrasi ini penting supaya tidak terjadi persoalan yang bersinggungan dengan hukum,” jelasnya.
Dalam mekanisme baru tersebut, seluruh anggota DPRD diwajibkan menandatangani pakta integritas sebelum kegiatan reses dimulai. Penandatanganan itu menjadi simbol komitmen bersama untuk menjalankan agenda reses secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, DPRD Surabaya juga mulai menyiapkan pemetaan titik lokasi reses serta administrasi pendukung yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran. Setiap anggota DPRD diwajibkan melaporkan lokasi kegiatan beserta dokumen administrasi yang dibutuhkan.
Ipuk memastikan pendampingan dari kejaksaan tidak dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung di lapangan. Pendampingan lebih difokuskan pada penguatan pemahaman hukum dan tata kelola administrasi agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Bukan mengawasi langsung ke lokasi, tapi membangun nalar dan pemahaman hukum kepada anggota DPRD agar semuanya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya DPRD Surabaya membangun budaya politik yang lebih terbuka dan profesional di tengah tingginya sorotan publik terhadap penggunaan anggaran negara. DPRD berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sekaligus menjaga integritas pelaksanaan reses di Kota Surabaya.
