TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Surabaya resmi mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Di balik besarnya anggaran tersebut, pemerintah menjanjikan perluasan bantuan sosial, penanganan banjir, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga penguatan pendidikan dan kesehatan. Namun, besarnya anggaran kini harus dibuktikan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2027 merupakan hasil pembahasan bersama DPRD dengan berbagai masukan dan evaluasi. Ia berharap anggaran tersebut tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Momentum ini sekaligus menjadi ujian bagi Pemkot dan DPRD untuk memastikan anggaran publik benar-benar diarahkan pada kebutuhan warga.
Berdasarkan struktur anggaran, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,65 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja operasi Rp9,84 triliun, belanja modal Rp2,75 triliun, serta belanja tidak terduga sebesar Rp47,67 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi masih mendominasi pengeluaran pemerintah kota.
Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp11,11 triliun. Sumber utamanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,43 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp2,68 triliun. Dengan demikian, kemampuan Pemkot meningkatkan pendapatan daerah sendiri tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ruang fiskal pembangunan.
Persoalan yang patut dicermati terdapat pada sisi pembiayaan. Pemkot merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun, yang terdiri atas SiLPA 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, pembiayaan neto ditetapkan sekitar Rp1,5 triliun. Sementara itu, SiLPA tahun anggaran berjalan ditargetkan nol.
Eri berharap kekuatan APBD tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga ketimpangan pendapatan masyarakat. “Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan,” ujarnya.
Salah satu prioritas yang disiapkan adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum mendapatkan bantuan. Pemkot mengklaim penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD akan membuka ruang bagi warga miskin yang selama ini belum terakomodasi.
” Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tutur Eri.
Selain bantuan sosial, program perbaikan Rutilahu tetap menjadi perhatian. Kebijakan ini penting mengingat persoalan kemiskinan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal dan akses terhadap fasilitas dasar.
Penanganan banjir juga menjadi salah satu pekerjaan besar Pemkot Surabaya pada 2027. Sebelumnya, dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 pada Agustus 2026, Pemkot menyebut menyiapkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk menangani genangan. Saat itu, Eri mengungkapkan jumlah titik genangan telah berkurang dari sekitar 700 menjadi 400 titik. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, Medokan Semampir, dan Tenggilis Mejoyo. Pemerintah Kota Surabaya
Eri berharap pekerjaan penanganan banjir yang telah dilakukan dapat memberikan hasil lebih maksimal pada tahun mendatang. “Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkot bersama DPRD juga menjanjikan keberlanjutan dukungan anggaran. Beasiswa bagi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan masuk dalam prioritas pelayanan dasar. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan alokasi anggaran tersebut benar-benar meningkatkan mutu layanan, bukan hanya memenuhi kewajiban penganggaran.
Pemkot juga berencana mengubah pola pelayanan puskesmas dengan mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat. Petugas akan diarahkan menjangkau kampung-kampung agar warga lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan.
Sementara di bidang pendidikan, Eri kembali menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memastikan tidak ada pungutan tambahan yang membebani peserta didik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
Meski demikian, pengesahan APBD Rp12,9 triliun tidak otomatis menyelesaikan persoalan perkotaan. DPRD perlu memastikan setiap program memiliki target, indikator keberhasilan, dan pengawasan yang jelas. Terlebih, terdapat rencana pinjaman daerah Rp1,3 triliun yang harus dipertanggungjawabkan melalui penggunaan anggaran secara terukur.
Publik kini menunggu pembuktian dari Pemkot Surabaya. Perluasan bansos harus menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan, penanganan banjir harus mengurangi genangan di kawasan rawan, sedangkan pendidikan dan kesehatan harus semakin mudah diakses. Ukuran keberhasilan APBD 2027 bukan sekadar besarnya angka yang disahkan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan warga Kota Pahlawan.
