Jumat, 20 November 2026
Image Slider

Dokter Terlapor Dugaan Malpraktik Tak Kantongi SIP, DPRD Pamekasan Panggil Dinkes dan IDI

PAMEKASAN, THEJATIM.COM – Komisi IV DPRD Pamekasan segera memanggil Dinkes dan IDI guna mengusut izin praktik dokter berinisial ARZ. Langkah ini menyusul mencuatnya laporan dugaan malpraktik tindakan tanam benang hidung yang menyeret nama dokter tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, menyoroti tajam ketidaksinkronan data ARZ di lintas instansi. Sebelumnya, Dinkes Pamekasan memastikan ARZ tidak memiliki SIP maupun data SDMK, meski ia resmi tercatat sebagai anggota IDI Pamekasan.

“Dinkes mestinya sudah memiliki data ARZ begitu ia masuk keanggotaan IDI. Pasalnya, dinas wajib mengetahui setiap anggota organisasi profesi tersebut,” ujar Halili, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga:  Hanya 28 Anggota Hadir, DPRD Pamekasan Tunda Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendesak instansi terkait segera menjelaskan perbedaan data tersebut. Ia menegaskan bahwa lembaga berwenang wajib mengetahui serta mengawasi setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Halili menegaskan bahwa DPRD tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan mendesak dinas terkait segera memberikan penjelasan. Apalagi ada seseorang melakukan praktik kesehatan dan tidak memiliki SIP,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Pamekasan segera melayangkan panggilan kepada Dinkes guna meminta penjelasan resmi terkait status administrasi ARZ. Dewan juga membuka peluang memanggil pengurus IDI Pamekasan guna menggali keterangan seputar status keanggotaan serta mekanisme pengawasan terhadap dokter yang bersangkutan.

Baca Juga:  Mahasiswa UIN Madura Ikuti PLK Ilmu Politik di Gedung DPRD Pamekasan

“Dalam waktu dekat kita akan panggil Dinkes, kalau perlu IDI juga akan kita panggil,” ucap Halili.

Selain meminta klarifikasi, Halili mendorong Dinkes mengerahkan tim penilai untuk memeriksa secara menyeluruh dugaan pelanggaran dalam praktik kesehatan tersebut. Ia menuntut instansi terkait agar tidak sekadar memberikan penjelasan, tetapi juga menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan apabila tim menemukan bukti pelanggaran.

“Menurut Halili, tim penilai Dinkes berwenang memeriksa kasus ini dan menjatuhkan punishment jika mereka menemukan pelanggaran,” tandasnya.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga bernama Mega Difia Norisma (29) melaporkan ARZ ke Polres Pamekasan atas dugaan malpraktik prosedur tanam benang hidung. Korban mengaku mengalami perubahan bentuk hidung menjadi bengkok, disertai pendarahan dan keluarnya nanah usai menjalani tindakan estetika tersebut. Sorotan publik dalam kasus ini kini meluas, tidak hanya menyangkut dugaan dampak medis yang menimpa korban, tetapi juga menyentuh aspek legalitas tenaga medis serta lemahnya pengawasan praktik kesehatan. Komisi IV DPRD Pamekasan berharap forum klarifikasi bersama Dinkes dan IDI mampu mengurai karut-marut administrasi ini sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan sesuai hukum yang berlaku. (HAI)

Baca Juga:  DPRD Pamekasan Mulai Susun Evaluasi LKPJ, Kinerja OPD Jadi Sorotan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT