Minggu, 22 November 2026
Image Slider

Agus Hartanto Kembali Pimpin GAKESLAB Jatim Hadapi Tekanan Industri Kesehatan

TheJatim.com – Drs. Agus Staf Hartanto, M.M. kembali dipercaya memimpin DPD GAKESLAB Jawa Timur. Namun, terpilihnya kembali Agus bukan sekadar pergantian atau keberlanjutan kepemimpinan organisasi. Industri alat kesehatan kini menghadapi tekanan serius, mulai dari menyusutnya anggaran pengadaan pemerintah, persaingan produk impor, hingga persoalan arus kas yang membelit distributor daerah.

Agus terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) IX GAKESLAB Jawa Timur yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Surabaya, Sabtu (21/11/2026). Ia menilai perubahan kondisi pasar menuntut perusahaan distributor alat kesehatan segera mengubah strategi bisnis agar tidak terus bergantung pada pengadaan pemerintah.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Kepala Dinas Kesehatan yang mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur serta Ketua Umum KADIN Jatim dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan pelaku usaha alkes ketika aturan dan kondisi pasar sedang cepat berubah,” kata Agus setelah penutupan Musprov.

Forum yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga sekitar 20.00 WIB tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI, FINASIM, MARS, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, serta Ketua Umum KADIN Jawa Timur H. Adik Dwi Putranto, S.H., M.HP.

Musprov IX mengangkat tema “Memetakan Ketidakpastian, Menciptakan Ketangguhan: Masa Depan Industri Alat Kesehatan yang Adaptif dan Berkelanjutan”. Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, termasuk kebijakan impor, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), hingga perubahan sistem pengadaan melalui Katalog Elektronik Versi 6.

Distributor Alkes Diminta Berhenti Bergantung pada Tender Pemerintah

Agus secara terbuka mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap tender pemerintah bukan lagi strategi bisnis yang aman. Pengetatan anggaran belanja alat kesehatan membuat persaingan mendapatkan proyek pengadaan semakin berat.

Baca Juga:  Plt Dirut Petrogas Jatim Dituding Tak Kompeten dan Langgar Aturan BUMD

Di tengah situasi tersebut, distributor daerah dituntut lebih aktif mencari sumber pendapatan alternatif. Rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai masih menyimpan peluang pasar yang dapat dikembangkan.

“Kita tidak bisa lagi duduk menunggu tender pemerintah. Perusahaan harus berani menggarap rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, dan segmen pengguna lain yang masih punya ruang tumbuh. Kekuatan jaringan pemasaran dan mutu layanan akan menentukan siapa yang bisa bertahan,” ujarnya.

Perubahan strategi itu juga berkaitan dengan perkembangan sistem pengadaan pemerintah. Katalog Elektronik Versi 6 dirancang untuk menghubungkan proses pemilihan produk, transaksi, hingga pembayaran dalam satu platform. LKPP sebelumnya menyebutkan bahwa sistem tersebut mulai diterapkan secara efektif pada 1 Januari 2025.

Bahkan, pemerintah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 pada 1 September 2026 untuk mengatur penyelenggaraan katalog elektronik, termasuk pencantuman produk, proses e-purchasing, dan pengawasan. Perubahan regulasi tersebut membuat distributor harus semakin cermat mengikuti mekanisme pengadaan.

Persaingan Produk Impor dan Nasib Industri Lokal

Selain persoalan pengadaan, kebijakan impor alat kesehatan menjadi perhatian penting dalam Musprov IX GAKESLAB Jatim. Agus menilai kebutuhan alat kesehatan nasional memang belum seluruhnya dapat dipenuhi produsen dalam negeri. Karena itu, keberadaan produk impor masih dibutuhkan untuk mengisi kekosongan jenis maupun teknologi tertentu.

Namun, keterbukaan pasar tidak boleh mengorbankan keberlangsungan industri manufaktur nasional. Produsen lokal harus mendapatkan kesempatan bersaing melalui kebijakan yang konsisten, sekaligus meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya, inovasi teknologi, dan layanan purna jual.

Di sisi lain, Agus mendukung pengetatan perizinan dan sertifikasi. Menurutnya, standar distribusi serta kualitas alat kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan pasien. Meski demikian, penerapan aturan harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan, khususnya distributor yang beroperasi di daerah.

Baca Juga:  Melampaui Batas UU HKPD: Berikut Rasio Belanja Pegawai di Daerah Jawa Timur 2023, Cek Daerahmu!!

“Jangan sampai pengetatan aturan justru menjadi ganjalan yang mematikan perusahaan lokal. Yang kami harapkan adalah regulasi yang tegas, konsisten, dan transparan, tetapi tetap memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha dalam negeri,” ucapnya.

Sorotan terhadap produk dalam negeri juga memiliki landasan kebijakan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 mengatur pengadaan perbekalan kesehatan melalui katalog elektronik dengan mengutamakan produk yang menggunakan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri. Aturan tersebut juga membuka ruang penggunaan metode pengadaan lain apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan melalui katalog elektronik.

Distributor Daerah Terhimpit Piutang dan Persaingan

Persoalan lain yang tidak kalah berat adalah kondisi arus kas perusahaan. Sejumlah anggota GAKESLAB Jatim mengeluhkan keterlambatan pembayaran piutang dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa mencapai tiga hingga enam bulan.

Kondisi tersebut bukan persoalan administratif semata. Bagi distributor, keterlambatan pembayaran berpengaruh langsung terhadap kemampuan membayar prinsipal, menjaga ketersediaan stok, memenuhi biaya operasional, hingga memastikan distribusi alat kesehatan tetap berjalan.

Tekanan semakin besar ketika distributor dari luar provinsi memenangkan pengadaan di Jawa Timur, tetapi tidak memiliki kantor cabang, gudang, maupun teknisi lokal. Akibatnya, keberadaan layanan purna jual dan kecepatan penanganan kerusakan alat kesehatan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Agus menilai perusahaan yang memiliki fasilitas operasional di daerah seharusnya mendapat perhatian dalam membangun ekosistem distribusi. Sebab, distribusi alat kesehatan tidak berhenti pada pengiriman barang, tetapi juga mencakup pemeliharaan, perbaikan, ketersediaan suku cadang, dan kepastian layanan ketika fasilitas kesehatan membutuhkan bantuan teknis.

“Perusahaan harus mampu menjaga kesehatan arus kas sekaligus memastikan pelayanan kepada pelanggan tidak terganggu. Jangan sampai persoalan pembayaran membuat distribusi alat kesehatan ikut tersendat,” tegasnya.

Meski menghadapi tekanan, Agus melihat Jawa Timur masih memiliki peluang pasar yang besar. Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan puskesmas, serta pemerataan layanan kesehatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan.

Baca Juga:  DPP GMNI Minta Efisiensi APBN Berorientasi pada Kesejahteraan, Bukan Sekadar Penghematan

Posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia juga membuka peluang ekspansi ke Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan Indonesia Timur.

Empat Prioritas Kepengurusan Baru GAKESLAB Jatim

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, kepengurusan baru DPD GAKESLAB Jawa Timur menetapkan empat prioritas kerja. Pertama, meningkatkan kompetensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan profesionalisme anggota.

Kedua, memperluas pasar melalui inovasi pemasaran dan kemitraan dengan industri alat kesehatan lokal. Ketiga, memperkuat advokasi kebijakan untuk mendukung ekosistem industri alat kesehatan nasional. Keempat, membangun ketahanan usaha melalui penguatan likuiditas dan jaringan distribusi anggota.

Agus juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Menurutnya, keberpihakan terhadap produk ber-TKDN harus diwujudkan melalui perencanaan kebutuhan yang jelas, dukungan anggaran, serta kepastian pasar bagi produsen nasional.

Ia berharap GAKESLAB tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya perusahaan alat kesehatan, tetapi juga mampu memperjuangkan kepentingan anggota sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan layanan kesehatan.

“Tantangan industri alkes tidak mungkin diselesaikan sendiri-sendiri. Kepercayaan anggota ini adalah tanggung jawab bersama agar industri alat kesehatan kita tidak cuma sanggup bertahan, tetapi juga tumbuh mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan,” tutup Agus Staf Hartanto.

Terpilihnya kembali Agus menjadi momentum bagi GAKESLAB Jawa Timur untuk memperkuat posisi distributor lokal di tengah perubahan pasar. Tantangan berikutnya bukan sekadar memenangkan pengadaan, melainkan memastikan perusahaan daerah tetap mampu bertahan, memberikan layanan berkualitas, dan mengambil bagian dalam rantai pasok kesehatan nasional.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT