TheJatim.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai kebijakan hilirisasi industri yang dijalankan pemerintah sejak 2010 hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan arah industrialisasi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hilirisasi dinilai masih bertumpu pada logika investasi asing dan ekspor, tanpa memperkuat struktur industri nasional secara mendasar.
Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Industri dan Hilirisasi, Prima Dwi Dzaldi, mengatakan hilirisasi seharusnya dipahami sebagai penguatan rantai nilai industri secara utuh, mulai dari penguasaan bahan baku, teknologi, hingga hubungan industrial yang adil. Namun dalam praktiknya, makna tersebut justru menyempit.
“Hilirisasi kita masih bersifat kuantitatif dan transaksional. Fokusnya mengejar angka investasi dan ekspor, tetapi lemah dalam membangun kedaulatan teknologi, kapasitas industri nasional, serta perlindungan tenaga kerja,” ujar Prima dalam keterangan tertulisnya.
GMNI mencatat kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto pada 2023 masih stagnan di kisaran 18 hingga 19 persen. Angka ini jauh di bawah capaian awal 2000-an yang sempat melampaui 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi belum mampu mengubah struktur ekonomi nasional secara fundamental, karena produk hilir yang dihasilkan sebagian besar masih berada pada level setengah jadi.
Selain itu, dominasi modal besar dan asing di sektor-sektor strategis dinilai memperlihatkan absennya peran negara sebagai pengendali arah industrialisasi. Pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator investasi, sementara nilai tambah tertinggi justru dinikmati perusahaan besar dan investor asing. Fenomena ini terlihat di kawasan industri seperti Morowali, di mana peningkatan pendapatan daerah tidak berbanding lurus dengan pemerataan manfaat ekonomi.
GMNI juga menyoroti lemahnya transfer teknologi dalam kebijakan hilirisasi. Hingga lebih dari satu dekade berjalan, belum terlihat kehadiran pusat riset nasional yang mampu menopang peningkatan kemampuan industri dalam negeri. Ketergantungan pada teknologi asing, terutama dari China dan Jepang, masih dominan pada komoditas strategis seperti nikel dan tembaga, sementara peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal berjalan lambat.
Persoalan hubungan industrial turut menjadi perhatian. GMNI menilai praktik upah murah, minimnya peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta lemahnya perlindungan buruh masih terjadi di kawasan-kawasan hilirisasi. Menurut Prima, hilirisasi tidak boleh dilepaskan dari jaminan kerja yang layak.
“Jika buruh hanya menjadi penopang struktur produksi yang eksploitatif, maka hilirisasi tidak akan pernah berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, keterlibatan UMKM dan industri kecil-menengah dalam rantai pasok hilirisasi juga dinilai masih minim. Fragmentasi rantai pasok membuat manfaat hilirisasi hanya dinikmati segelintir korporasi besar, bukan menjadi penggerak pemerataan ekonomi. Dampak lingkungan pun menjadi catatan serius, mulai dari deforestasi, pencemaran air, hingga tekanan sosial di wilayah industri akibat lemahnya standar keberlanjutan.
GMNI juga menyinggung tekanan global yang menyertai kebijakan hilirisasi, termasuk sengketa dagang di WTO dan risiko ketergantungan terhadap pemain industri global. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah, misalnya, dinilai belum diimbangi dengan strategi penguatan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.
Berdasarkan kajian tersebut, DPP GMNI merekomendasikan agar hilirisasi diarahkan pada penguatan kedaulatan industri dan teknologi nasional, memperkuat peran BUMN sebagai pengendali rantai pasok, mewajibkan transfer teknologi yang terukur, menjamin hubungan industrial yang adil, mengintegrasikan UMKM, serta menjadikan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama.
“Hilirisasi harus kembali pada landasan Trisakti Bung Karno. Jika tidak mengubah struktur ketergantungan ekonomi, maka yang terjadi bukan industrialisasi nasional, melainkan kolonialisme ekonomi dengan wajah baru,” pungkas Prima.
