TheJatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 menyatakan dokumen tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Penilaian ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (6/4/2026).
Juru bicara Pansus, Adam Rusdi, menegaskan bahwa secara umum LKPJ 2025 telah memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hingga Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
“Secara substansi, laporan ini sudah cukup komprehensif dalam menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Pemprov Jatim memaparkan capaian program, kebijakan strategis, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Pansus mencatat, dari delapan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak lima indikator berhasil melampaui target.
Beberapa capaian yang mendapat apresiasi antara lain pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,33 persen, melampaui target 4,80–5,20 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencatat angka 76,13, lebih tinggi dari target maksimal 76,05.
Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sementara indeks gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi juga menunjukkan perbaikan, turun menjadi 0,359.
Namun demikian, kata Ketua Komisi C itu, Pansus tetap memberikan sejumlah catatan kritis. Salah satu yang disorot adalah belum tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada di angka 73,43, di bawah target minimal 74. Meski begitu, angka tersebut masih menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, terdapat sejumlah indikator kinerja daerah (IKD) yang belum memenuhi target, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Misalnya, capaian literasi dan numerasi di satuan pendidikan yang masih di bawah target nasional, serta rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja berpendidikan tinggi di sektor sesuai keahlian.
“Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah ke depan,” kata Adam.
Secara keseluruhan, dari 166 indikator kinerja daerah, hanya 52 persen yang tercapai, sementara 8 persen tidak tercapai dan 40 persen lainnya belum dapat diukur akibat keterbatasan data. Kondisi ini menjadi salah satu fokus evaluasi dalam pembahasan lanjutan.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, Pansus juga menyoroti masih dominannya penyajian data yang bersifat naratif statistik dalam dokumen LKPJ. Hal ini dinilai menyulitkan dalam mengukur efektivitas program secara nyata di lapangan.
Ke depan, DPRD Jatim mendorong agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menyajikan data yang lebih analitis, terukur, dan berbasis dampak, bukan sekadar serapan anggaran.
“Yang kita butuhkan bukan hanya angka realisasi, tapi sejauh mana program tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan validitas data sebagai dasar evaluasi kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, arah pembangunan berisiko melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
Dalam konteks itu, pembahasan LKPJ bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Sebagai informasi, DPRD Jatim sebelumnya telah memberikan 163 rekomendasi atas LKPJ tahun 2024. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi indikator kinerja utama, pengelolaan aset, kinerja BUMD, hingga berbagai sektor pelayanan publik.
Rekomendasi itu menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, hingga perencanaan pembangunan tahun berjalan dan berikutnya. Dengan demikian, kesinambungan antara evaluasi dan perencanaan diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara.
