Minggu, Juli 21, 2024

Soal APBD Kabupaten Sumenep Hanya Untuk Hura-hura, Aktivis FAKTA akan Hadiahkan Policy Brief

Thejatim_Aktivis Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation akan menyerahkan policy Brief ke Pemerintah kabupaten Sumenep dalam waktu dekat. Penyerahan Policy Brief tersebut dilatarbelakangi pemerintah kabupeten Sumenep yang dinilai tidak optimal dalam merancang APBD.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Fakta Foundation, Nur Hayat. Menurutnya, pemerintah kabupaten Sumenep kurang tepat dalam menganggarkan APBD. Lebih tepatnya, APBD tahun 2023 lebih banyak di alokasikan pada acara yang bersifat hiburan.

“Berdasarkan kajian kami, ABPD kabupaten Sumenep tahun ini lebih banyak untuk hura-hura saja,” sampainya (12/06/2023)

Baca Juga:  Lembaga Bimbel dan Les Privat Dhâmar Kambhâng Resmikan Kantor

Hayat juga menambahkan, bahwa sudah sejak lama dirinya bersama Anggota Fakta yang lain melakukan kajian tentang kabupaten Sumenep. Utamanya dalam persoalan anggaran.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Fakta berhasil merancang Policy Brief yang membedah ABPD kabupaten Sumenep tahun 2023.

“Kami akan hadiahkan Policy Brief kepada Bupati Ahmad Fauzi, untuk menjadi rekomendasi dalam melakukan Penganggaran APBD. Soalnya APBD kabupaten Sumenep tahun ini membuat menimbulkan kecurigaan bagi kami,” tambahnya.

Baca Juga:  Sekolah Gerakan: Soroti Kebijakan Anggaran Kabupaten Sumenep

Lain dari pada itu, Bidang data dan informasi Fakta Foundation, Faruq Hidayat menyampaikan, Kabupaten Sumenep kurang transparan terkait APBD. Hal tersebut terbukti, dengan tidak ditemukannya data APBD terbaru milik kabupeten Sumenep.
“Meskipun tranparansi menjadi bagian terpenting dalam partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan penganggaran daerah, tapi pemkab Sumenep tidak melaksanakan itu” ungkapnya.

Menurut faruq, mencari data APBD kabupaten Sumenep sangat sulit. Padahal data tersebut merupakan data informasi publik.

Kesulitan mencari data ia rasakan saat mencari data untuk penggarapan Policy Brief. Menurutnya, APBD kabupaten Sumenep sebenarnya ada di website kabupeten. Namun, tidak diperbarui.

Baca Juga:  Dianggap Menelantarkan Pasien, Pelayanan Puskesmas Pragaan Diprotes Warga

“Kalau tidak salah, data terbaru hanya APBD 2 tahun terakhir. padahal di kabupeten lain APBD tahun berjalan sudah diunggah,” tambahnya.

Sedang Hasan Bashri, bidang knowledge management berharap, Bupati kabupeten Sumenep secara langsung membaca policy Brief. Sehingga setelah itu dapat diskusikan kembali bersama aktivis FAKTA.

“Kami benar-benar serius dalam mengawal kabupaten Sumenep, terutama dalam bidang anggaran,” pungkas Hasan. (BS)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Populer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terkait
ADVERTISEMENT