TheJatim.com – Desakan warga Kecamatan Pakal agar segera didirikan sekolah menengah atas (SMA) negeri kembali mencuat. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam setiap reses anggota DPRD Surabaya, Agus Mashuri, atau yang akrab disapa Cak Huri.
Warga menilai, akses pendidikan ke jenjang SMA negeri semakin sulit akibat penerapan sistem zonasi. Selain itu, jumlah sekolah swasta di wilayah tersebut juga masih terbatas, sehingga banyak siswa tidak tertampung.
“Sejak sistem zonasi berlaku, hampir semua siswa Pakal gagal diterima di SMA negeri. Padahal setiap tahun lebih dari seribu lulusan SMP di sini ingin melanjutkan sekolah. Sayangnya, kapasitas sekolah swasta sangat terbatas,” kata Cak Huri, Selasa (23/9/2025).
Data menunjukkan, dari total 31 kecamatan di Surabaya, sebanyak 15 kecamatan tidak memiliki SMA negeri, termasuk Kecamatan Pakal yang terletak di wilayah barat kota. Kondisi ini membuat sebagian besar siswa Pakal terpaksa masuk sekolah swasta atau mencari sekolah di luar wilayahnya.
“Setiap tahun ada lebih dari seribu siswa di Pakal yang lulus SMP, tetapi hanya sekitar 50 persen yang bisa tertampung di SMA. Itu pun sebagian besar ke sekolah swasta,” tegas legislator PPP tersebut.
Saat ini di Kecamatan Pakal hanya terdapat 3 SMA swasta, 1 SMK swasta, dan 1 Madrasah Aliyah. Total kapasitasnya hanya sekitar 1.515 siswa dengan daya tampung baru sekitar 500 siswa setiap tahun. Sementara lulusan dari satu SMP negeri, enam SMP swasta, serta empat Madrasah Tsanawiyah di Pakal mencapai lebih dari 3.000 siswa.
“Bagaimana mungkin program wajib belajar 13 tahun bisa terlaksana, jika sekolah negeri saja tidak ada? Kondisi ini bisa disebut darurat pendidikan,” ujarnya.
Menurut Cak Huri, Kecamatan Pakal memiliki luas wilayah 7,7 km² dengan banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mendirikan sekolah. Ia mendorong Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan aspirasi warga.
“Kalau bisa membangun stadion besar dan berbagai infrastruktur, mestinya membangun sekolah juga bisa. Apalagi untuk kebutuhan dasar warga,” pungkasnya.
