TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali membuktikan konsistensinya dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025), Surabaya berhasil meraih predikat “Unggul”. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Acara tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto, Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya IKK sebagai barometer peningkatan mutu kebijakan dalam pelayanan publik.
Staf Khusus Men-PANRB, Tasdik Kinanto, menyampaikan bahwa penilaian IKK menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi. Menurutnya, kualitas pelayanan publik harus dibangun melalui kepastian waktu, ketepatan prosedur, dan konsistensi pelaksanaan.
“Pelayanan publik itu harus tepat waktu dan konsisten. Jangan sampai masyarakat butuh cepat, tapi jawabannya malah ‘besok saja’,” ujarnya.
Tasdik menambahkan bahwa kepastian biaya juga menjadi faktor penting dalam pelayanan publik. Jika layanan memang gratis, maka harus diberikan tanpa pungutan apa pun. Ia menegaskan, ASN harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak bertindak semena-mena.
“Selain tata kelola, yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas SDM ASN. Prinsip meritokrasi harus dijaga oleh seluruh kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa IKK Award 2025 diarahkan untuk mendukung Asta Cita Ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi hukum, birokrasi, serta pencegahan penyimpangan seperti korupsi, narkoba, judi hingga penyelundupan. Ia menegaskan bahwa IKK bukan sekadar alat ukur, tetapi juga dorongan agar kebijakan pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
Taufiq memaparkan peningkatan signifikan dalam partisipasi instansi pemerintah pada IKK 2025. Dari total 646 instansi, sebanyak 548 berpartisipasi atau mencapai 85 persen. Tak ada instansi yang mengajukan pengecualian, menunjukkan kesiapan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Dalam pengukuran tahun ini, kami mencatat peningkatan partisipasi yang sangat menggembirakan,” ujarnya.
Dari 548 instansi tersebut, LAN RI membagi dua klaster penilaian: Berpartisipasi Secara Penuh sebanyak 468 instansi, dan Berpartisipasi Tidak Secara Penuh sebanyak 80 instansi. Total kebijakan yang dinilai mencapai 1.479 kebijakan dari 27 sektor, di antaranya sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan hingga lingkungan.
Rata-rata nilai nasional IKK 2025 berada pada skor 63. Dari lima kategori, 6,41 persen instansi meraih predikat Unggul, 22,22 persen Sangat Baik, 25,43 persen Baik, 21,37 persen Cukup, dan 24,57 persen Kurang. Surabaya menjadi salah satu kota yang berhasil mencapai predikat tertinggi tersebut bersama Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, dan Padang.
“Bagi daerah yang meraih predikat unggul, kami menyampaikan apresiasi tinggi. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan prestasi ini,” tutur Taufiq.
Raihan predikat Unggul semakin menegaskan komitmen Pemkot Surabaya dalam memperkuat kualitas kebijakan publik serta menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
